Dirjen Dukcapil Zudan: Tahun Ini 50 Juta Penduduk Punya KTP Digital

Warta Ekonomi, Jakarta -

Dirjen Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh menegaskan, sebanyak 50 juta dari 200 juta penduduk Indonesia atau 25% ditagetkan memiliki KTP digital tahun 2023. Sebelumnya, program ini telah di-launching oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian pada 9 Februari 2022 lalu.

"Saat ini prosesnya sudah berlangsung, target tahun ini 25% dari 200 juta itu kita targetkan 50 juta penduduk Indonesia tahun ini, tapi KTP lama tetap berlaku," ujarnya saat dihubungi Warta Ekonomi, Selasa (21/2/2023).

Baca Juga: Bank Dunia Apresiasi Kinerja Tinggi Ditjen Dukcapil Kemendagri

Dia mengatakan, KTP digital merupakan tindak lanjut dari KTP elektronik yang perekamannya saat ini telah mencapai 99,4%. Dalam hal ini, syarat KTP manual dapat dipindahkan menjadi digital ialah masyarakat harus memiliki gawai dan jaringan internet unutk nantinya men-downloud aplikasi yang disediakan. Untuk itu, digitaliasi ini terus diperkembangkan dengan bekerja sama dengan stakeholder terkait agar seluruh daerah di Indonesia dapat memiliki jaringan internet.

"KTP elektornik perekamannya sudah 99,4%, itu modal dasar untuk didigitalkan. Kalo gak ada handphone dan jaringan, kami layani manual. Boleh yang manual jadi gak ada masalah. Bertahap," ucapnya.

Dia menegaskan, saat ini kebutuhan digitalisasi terus berkembang seperti layanan online, layanan publik secara online, dan proses jual beli yang juga secara online. Untuk itu, pihaknya terus berupaya untuk mengembangkan KTP menjadi digitaliasi guna memenuhi kebutuhan masyarakat.

"Nah, kita meniru konsep seperti di perbankan. Orang transfer uang, datang ke bank boleh, kirim uang lewat ATM boleh, mobile banking juga boleh. Maka, dukcapil juga begitu, pelayanan yang manual lewat kantor Dukcapil juga boleh. Lewat anjungan Dukcapil mandiri yang ATM-nya Dukcapil juga silakan. Lewat KTP digital juga silakan," jelas dia.

Sementara itu, Lurah Sukatani Depok David Eko Purnomo meyakini KTP digital merupakan inovasi yang akan membangun proses pelayanan masyarakat makin dipermudah. Menurutnya, perangkat daerah selalu siap menerima inovasi dan kebijakan pemerintah dalam perbaikan pelayanan kepada masyarakat makin baik.

"KTP digital sangat penting, selama sifatnya membangun pasti penting untuk masyarakat," kata David saat dihubungi.