BSSN Siapkan Satgas untuk Benahi Serangan Siber di Pemilu 2024

Warta Ekonomi, Jakarta -

Ahli Madya Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Anton Setiyawan, mengungkap bahwa pihaknya telah menyiapkan satgas untuk mengamankan ruang digital pada pemilu 2024 mendatang. Dia mengaku, satgas yang dibentuk BSSN bekerja sama dengan segenap stakeholder untuk membentuk infrastruktur yang memadai dalam upaya mengamankan pemilu nanti.

"Ya, kita ada satgas. Kita bekerja sama dengan teman-teman yang mengerjakan infrastruktur, teman-teman industri, terus kemudian teman-teman Kominfo selaku pengelola untuk konten bertanggung jawab terhadap konten-konten itu nanti kita sudah kita persiapkan sekarang ini," katanya.

Baca Juga: Citilink Umumkan Kerja Sama dengan BSSN

"Kita bekerja sama bentuk satgas untuk mengamankan pemilu," kata Anton saat ditemui seusai mengisi acara "Indonesia Financial System Stability Summit 2023" yang diselenggarakan Warta Ekonomi di The Westin Jakarta, Kamis (23/2/2023).

Kendati demikian, Anton mengaku, belum ada serangan siber dalam tahapan pemilu yang sudah berjalan saat ini. Dia menegaskan, pihaknya akan terus me-monitoring platform digital yang digunakan dalam tahapan-tahapan pemilu yang sudah berjalan.

Dalam hal ini, monitoring yang dilakukan BSSN terfokus pada sistem digital yang dimiliki Komisi Pemilihan Umum (KPU), yang saat ini sedang bekerja sesuai tahapan pemilu yang ada. Anton juga menyebut, monitoring masih dilakukan secara umum.

"Ya kalau terkait dengan pemilu, ya, kita memonitor saat ini masih secara umum karena pemilunya juga belum berjalan kan, tapi nanti pasti pada saat pemilu kita akan lakukan fokus pada monitoring terhadap sistem yang berjalan di KPU," paparnya.

"Saat ini ya tadi, memonitor secara nasional saja, secara umum ke semuanya termasuk KPU, traffic secara nasional," tambahnya.

Lebih lanjut, Anton juga meyakini masyarakat tetap akan menggunakan suaranya dalam pemilu nanti. Dia juga berharap, para pihak penyelenggara bisa bekerja sesuai SOP yang telah ditentukan.

"Kalau masyarakat saya pikir tetap bisa melaksanakan hak pilihnya dengan baik sesuai prosedur yang memang sudah ditetapkan oleh KPU. Terus kemudian kan di dalam sistem kepemiluan kita sudah ada entitas-entitas, seperti pengawas-pengawas dari Bawaslu kemudian saksi-saksi dari partai politik. Nah itu saja dijalankan sesuai SOP yang benar insyaallah akan berjalan dengan baik," tandasnya.