Pengamat yang Getol Rekomendasikan Impor Kereta Bekas Dipertanyakan, Ada Apa?

Beberapa hari terakhir, pengamat kebijakan publik, Agus Pambagio, yang juga penasehat Menteri Nasdem di KLHK pada Badan Standarisasi Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BSILHK) getol menyuarakan impor kereta bekas untuk PT KCI.

Hal ini mendapat sorotan dari beberapa pihak, di antaranya Elwa Wattimena SH yang juga Ketua Komando Tugas (KOGAS) Bela Negara RI. Ia mengkritik tegas Agus Pambagio yang dianggap tidak memikirkan keselamatan dan kenyamanan juga pro industri dalam negeri.

Baca Juga: Optimalisasi Layanan Kereta Api, KAI Yakin Ciptakan SDM Kompeten Lewat Sertifikasi

Menurut Elwa, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah mengeluarkan Inpres 2 tahun 2022 tentang percepatan peningkatan penggunaan produk dalam negeri dalam rangka mensukseskan gerakan bangga buatan produk dalam negeri pada pelaksanaan pengadaan barang oleh pemerintah juga Kepres 24 tahun 2018 tentang tim nasional TKDN melibatkan seluruh Kementerian/Lembaga, termasuk Kementerian Perhubungan selaku pembina PT KCI dan PT KAI.

"Di dalam Permendag 25 tahun 2022 merupakan revisi Permendag 20 tahun 2021 jelas berbunyi untuk impor barang modal baru tidak perlu lartas atau mendapat rekomendasi dari Kementerian tertentu," jelas Elwa.

"Artinya, KCI ada dua pilihan. Pertama, memaksimalkan pembelian kereta melalui PT INKA, Kedua, jika tidak terpenuhi di dalam negeri dapat mengimpor kereta baru bukan kereta bekas. Barang kereta baru mudah dibeli kenapa masyarakat diberikan kereta bekas yang sering menyusahkan," lanjut Elwa.

Baca Juga: Banyak Keluhan dari Pengguna Kereta Api, DJKA Akan Bangun Tangga Tambahan di Stasiun Manggarai

Untuk itu, Elwa menyarankan pengamat ini memikirkan yang positif buat bangsa dan negara.

Senada dengan Elwa, Robi Sugara, pengamat pertahanan dan keamanan yang juga Sekjen Generasi Muda Bela Negara (GMBN) RI, menyayangkan ada pengamat yang mendorong-dorong pemerintah untuk impor kereta bekas yang jelas jelas merugikan masyarakat.

"Harusnya masyarakat Indonesia disuguhkan kereta buatan dalam negeri seandainya kurang ya impor kereta baru dan secara regulasi bisa dilakukan PT KCI tanpa izin pemerintah atau Kementerian," tegas Robi.

Robi melihat impor kereta bekas lebih banyak mudharatnya bagi masyarakat, terutama aspek keselamatan dan kenyamanan.

Baca Juga: KCIC: Pemasangan Ballastless Track Slab Kereta Cepat Jakarta-Bandung Telah Rampung

"Kita sering mendengar banyak masalah di sisten pengereman, AC tidak berfungsi, pintu buka tutup macet juga kelemahan teknik dan sinyal pada kereta bekas yang tergolong tua jelas ini faktor yang merugikan masyarakat dari kereta bekas," kata dia.

Robi menyarankan jika di dalam negeri tidak tersedia kereta yang diharapkan, PT KCI dapat mendatangkan kereta baru dibandingkan kereta bekas.

"Sampai kapan bangsa kita hanya disuguhkan kereta bekas tanpa kemampuan produksi dalam negeri? Dengan kemauan membeli produk kereta dalam negeri justru menciptakan tumbuhnya kemampuan kereta nasional. Kita sudah ekspor kereta ke Bangladesh dan Philipina. Ini justru mundur impor kereta bekas, juga kereta bekas ini penyumbang penumpukan penumpang di Stasiun Manggarai," kritik Robi.

Baca Juga: Biaya Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung Bengkak Hingga Rp18,2 Triliun, Presiden Jokowi Ungkap Tidak Masalah

Senada dengan Elwa, Sekjen GMBN ini menyarankan pengamat Agus Pambagio untuk fokus di bidang lingkungan hidup, bukan menyuarakan impor kereta bekas yang jelas jelas merugikan masyarakat juga bangsa dan negara.

"Anggota GMBN yang tersebar di berbagai provinsi jika mereka datang ke Jabodetabek juga menggunakan kereta komuter, dengan demikian suara kami juga dapat menjadi perhatian beberapa pihak. Berilah rakyat kereta baru, lebih-lebih kereta buatan dalam negeri bukan kereta bekas," tegas Robi.