Parlemen Vietnam Tunjuk Vo Van Thuong Sebagai Presiden Baru

Majelis Nasional Vietnam pada Kamis (2/3/2023) memilih Vo Van Thuong sebagai presiden baru negara tersebut, dalam sebuah perombakan kepemimpinan tertinggi di tengah-tengah kampanye anti-korupsi besar-besaran.

Dalam sebuah sidang luar biasa, para anggota parlemen mengukuhkan Thuong (52) setelah Partai Komunis yang berkuasa menominasikannya pada Rabu (1/3/2023) sebagai presiden, sebuah jabatan yang sebagian besar bersifat seremonial namun merupakan salah satu dari empat posisi politik tertinggi di negara Asia Tenggara tersebut.

Baca Juga: Siapa Nguyen Xuan Phuc, Presiden Vietnam yang Mundur Gegara Kasus Skandal Korupsi

Terpilihnya Thuong menyusul pengunduran diri mendadak pada bulan Januari dari pendahulunya, Nguyen Xuan Phuc, yang dituduh oleh partai atas "pelanggaran dan kesalahan" oleh para pejabat di bawah kendalinya, dalam apa yang dilihat sebagai eskalasi besar dari tindakan keras anti-korupsi di negara itu.

Dalam pidato pertamanya di hadapan parlemen sebagai presiden baru, Thuong mengatakan bahwa ia akan "dengan tegas" melanjutkan perang melawan korupsi.

"Saya akan benar-benar setia kepada tanah air, rakyat dan konstitusi, berjuang untuk memenuhi tugas-tugas yang diberikan oleh partai, negara dan rakyat," ujar Thuong dalam sebuah pernyataan yang disiarkan di televisi pemerintah Vietnam.

Thuong adalah anggota termuda Politbiro partai, badan pengambil keputusan tertinggi di negara itu, dan dianggap sebagai veteran partai yang memulai karir politiknya di universitas dalam organisasi pemuda komunis.

Dia secara luas dianggap dekat dengan Sekretaris Jenderal Nguyen Phu Trong, tokoh paling berkuasa di Vietnam dan arsitek utama perjuangan partai melawan korupsi.

"Kampanye tungku pembakaran tidak akan mereda dalam waktu dekat," kata Florian Feyerabend, perwakilan Konrad Adenauer Foundation, sebuah lembaga pemikir Jerman di Vietnam.

Para diplomat dan pebisnis telah menyuarakan keprihatinan mereka mengenai kampanye anti-korupsi ini karena kampanye ini telah melumpuhkan banyak transaksi rutin di Vietnam karena para pejabat takut terjerat dalam tindakan keras tersebut.