Tak Ada Manfaat yang Diterima Masyarakat, Kemenkeu Diminta Hilangkan Rangkap Jabatan di Lingkup Pejabatnya

Diketahui, beberapa pejabat Kementerian Keuangan Indonesia telah difasilitasi melakukan rangkap jabatan, seperti Direktur Jenderal Pajak yang juga menjabat sebagai Direktur Utama Perusahaan Gas Negara (PGN) atau Wakil Menteri Keuangan yang juga menjabat sebagai Komisaris PT Pelabuhan Indonesia II (Persero).

Baca Juga: Orang Tionghoa Putuskan Dukung Anies Baswedan Sebagai Calon Presiden: Sepak Terjangnya Jelas, Kegiatan Keagamaan di Jakarta Lancar!

Menurut Achmad, segala fasilitas yang didapat hasil rangkap jabatan tersebut menurunkan integritas dan kualitas kerja pejabat tersebut.

“Fasilitas rangkap jabatan ini dianggap sebagai bentuk konflik kepentingan yang mendistorsi fokus sehingga dapat mengakibatkan turunnya kinerja dan integritas mereka,” jelasnya.