Kok Cuma Direktur Pertamina yang Dicopot? Teriakan Copot Ahok Menggema: Lebih Terkesan Banyak Bicara Ketimbang Banyak Kerja
Kebakaran di Terminal Bahan Bakar Minyak (TBBM) Pertamina di Plumpang, Jakarta Utara masih menyisakan perdebatan tentang siapakah yang seharusnya ikut bertanggung jawab. Setelah sebagian pihak mempermasalahkan IMB yang dikeluarkan mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, kini posisiĀ Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sebagai Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) juga dipertanyakan.
Bahkan, Anggota Komisi VII DPR, Mulyanto, menyoroti tajam kinerja Ahok yang dinilainya tak mampu mengawasi dengan baik. Awalnya, ia mempertanyakan keputusan Menteri BUMN Erick Thohir mencopot Dedi Sunardi dari posisi Direktur Penunjang Bisnis Pertamina.
Baca Juga: Tak Seperti Rencana Ahok dan Menterinya Jokowi, Begini Solusi Terbaik untuk Sengketa Plumpang
"Ini semua harus dievaluasi secara sungguh-sungguh. Ketua dewan pengawas yang juga komite risiko, Pak Ahok harus bekerja mengawasi dengan baik. Jangan hanya tebar pesona," kata Mulyanto, dikutip Kamis (9/3/2023).
Menurut politkus PKS ini, jangan ada tebang pilih dalam menindaklanjuti tragedi Depo Plumpang. "Jadi yang dicopot jangan hanya direksi, tetapi juga Komut yang tidak dapat menjalankan fungsi pengawasan atau komite risiko," lanjutnya.
Ia menilai, kinerja Ahok selama menjabat Komut Pertamina belum ada yang mengesankan. Justru tebar pesona menjadi jurus yang menonjol dari mantan Gubernur DKI Jakarta itu. "Kita tidak melihat ada kinerja yang mengesankan, yang menonjol sekadar tebar pesona dan kontra produktif," ujarnya.
"Komut lebih terkesan banyak bicara, ketimbang banyak kerja. Terutama dalam menjalankan fungsi pengawasan perusahaan secara umum, juga melalui Komite Risiko," lanjut Mulyanto.
Menurut catatannya, pada 2021, Depo BBM milik Pertamina di Plumpang, Jakarta Utara, mengalami kebakaran hingga enam kali. Bahkan, hampir tiga bulan sekali juga terjadi musibah terhadap depo terbesar di dunia ini.
"Ini kan luar biasa. Pemerintah kurang perhatian pada Pertamina. Kementerian BUMN ini mendesak profit dan juga deviden. Sementara, soal maintenance kurang perhatian. Ini kan kurang fair. Layanan publik itu yang utama bagi BUMN, bukan sekedar untung," tutup Mulyanto.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Puri Mei Setyaningrum
Advertisement