Transaksi Mencurigakan Senilai Rp 300 Triliun Bikin Gaduh, Partai Garuda Minta Menteri Bekerja Sesuai Aturan, Jangan Main-main!

Partai Garuda menyoroti soal kegaduhan soal transaksi mencurigakan Rp 300 triliun yang diduga dilakukan sejumlah pegawai Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Partai Garuda menilai, gaduh koordinasi ini sebetulnya bisa diselesaikan melalui komunikasi langsung.

"Dua Menteri Jokowi sedang berdebat di ruang publik, mempertahankan pendapat masing-masing. Menkopolhukam bilang sudah menyerahkan data, ada transaksi mencurigakan Rp 300 triliun dan Menkeu bilang, setelah diperiksa, data yang diberikan tidak ada seperti yang disampaikan Menkopolhukam," ujar Juru Bicara Partai Garuda Teddy Gusnaidi dalam keterangannya, Senin (13/3).

Teddy mengatakan, baik Mahfud maupun Sri Mulyani sesama menteri dan secara aturan, Kementerian Keuangan tidak ada di bawah Kemenko Polhukam, tapi di bawah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Menurutnya, jika Menkopolhukam merasa ada masalah maka koordinasikan dengan Menko perekonomian.

"Seandainya pun Kementerian keuangan di bawah Kemenkopolhukam, ada aturan main. Mahfud MD sebagai Menteri Koordinator, salah satu tugasnya berdasarkan Peraturan Presiden adalah, melakukan Koordinasi serta sinkronisasi pelaksanaan kebijakan kementerian, bukan koordinasi dengan media dan media sosial," tutur pria yang juga menjabat Wakil Ketua Umum Partai Garuda ini. 

"Yang ada malah menimbulkan kegaduhan sehingga publik terbagi dua, ada yang Pro Mahfud MD dan ada yang pro Sri Mulyani. Hentikanlah bermain-main, hentikan memanfaatkan publik, jalankan saja tugas sesuai dengan aturan main dan jangan bermain-main dalam tugas," sambungnya.

Teddy meminta para menteri fokus dalam menjalankan tugasnya. Bukan malah membuat kegaduhan.

"Jika ingin berpolitik praktis, menaikkan nama untuk ada di Pemilu 2024, maka kalian adalah pemain politik yang buruk, kalian sama sekali tidak memiliki kemampuan berselancar dalam politik. Jadi fokuslah bekerja, jangan membuat kegaduhan," pungkas Teddy.