Sulsel Masih Lambat Tangani Stunting dan Kemiskinan Ekstrem, Muhadjir Effendy Langsung Mewanti-wanti

Stunting dan kemiskinan ekstrem menjadi tantangan berat di Sulawesi Selatan. Pasalnya, antara tahun 2021 dan 2022 terjadi penurunan sangat sedikit.

Namun begitu, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy tetap mengapresiasi ikhtiar dan inovasi yang sudah dilakukan oleh pemda di Sulsel. “Tetapi masih perlu ada peningkatan yang lebih lanjut," kata Menko PMK dalam keterangannya, Kamis (16/3/2023)

Baca Juga: Kunjungan ke Wilayah Papua, Muhadjir Effendy Lakukan Penyisiran Stunting dan Kemiskinan Ekstrem

Sulsel memang masih jauh dari target nasional 2024 stunting 14 persen dan kemiskinan ekstrem 0 persen. Berdasarkan data BPS dan Kemenkes, stunting 2021 sebesar 27,4 persen dan 2022 menjadi 27,2 persen (turun 0,2 persen).

Sedangkan kemiskinan ekstrem 2021 tercatat 1,54 persen dan 2022 menjadi 1,52 persen (juga turun 0,2 persen). 

Sekda Kabupaten Jeneponto Muhammad Arifin Nur menyampaikan, berbagai permasalahan yang dihadapi daerahnya. Dari segi intervensi spesifik seperti pemenuhan kecukupan gizi ibu bayi dan remaja, masih kurang terpenuhinya alat pemeriksaan USG dan antropometri di Puskesmas Posyandu, dan kurangnya SDM yang mumpuni. 

Kemudian dari segi intervensi sensitif masih banyak masyarakat yang belum memiliki akses air minum bersih, kurang optimalnya sarana sanitasi, masih banyak rumah kurang layak huni, banyak masyarakat miskin kurang tersentuh bantuan sosial. Selain itu, lanjut Sekda Jeneponto, hal yang masih menjadi kendala sehingga masih banyak masalah tersebut adalah kurangnya anggaran untuk menangani stunting dan kemiskinan ekstrem.

Selain Jeneponto, masih cukup banyak daerah di Sulsesl yang angka stunting dan kemiskinan ekstremnya tinggi. Seperti Kepulauan Selayar, angka stunting sebesar 32,1 persen di tahun 2022, kemiskinan ekstrem 3,36 persen. Kemudian, Pangkajene dan Kepulauan 34,2 persen stunting.

Dari kedua daerah tersebut, permasalahan yang dialami sama sepertihalnya dengan Kabupaten Jeneponto, yakni masalah intervensi sensitif, intervensi spesifik, dan anggaran. Namun, yang menjadi pembeda, masih banyaknya wilayah di dua daerah itu yang mengalami kurangnya sarana prasarana dan kondisi geografis yang menyebabkan banyak daerah yang terpencil.

Baca Juga: Macam Janji Anies Baswedan, Efek Anak Buah Jokowi Relokasi Depo Plumpang Disorot Tajam: Lahan Kosong Sengaja Diduduki...

Wakil Bupati Kepulauan Selayar Saiful Arif menyebut wilayahnya memiliki 130 pulau. Kondisi ini menjadi tantangan berat untuk membangun. Termasuk banyak blank spot sinyal telekomunikasi. “Di wilayah kami biasa terjadi GSM alias geser sedikit mati,” katanya disambut tawa hadirin,