Anies Baswedan dan Sejumlah Nama Lain Berpotensi Jadi Pihak yang Bertanggung Jawab di Balik Kebakaran Pertamina Plumpang

Anggota Komisi VI DPR RI, Nusron Wahid, menyampaikan perlu adanya tindak lanjut penyelidikan yang serius untuk menemukan siapa pihak yang bertanggung jawab atas tragedi kebakaran Depo Pertamina Plumpang, Jakarta Utara.

Menurut Nusron, kasus kebakaran Depo Pertamina Plumpang harus dibuka sejelas-jelasnya siapakah yang harus bertanggung jawab. Dia memfokuskan kepada pemukiman yang dibangun dekat dengan lokasi kejadian kebakaran Depo Pertamina tersebut, karena insiden itu menyebabkan adanya korban.

Baca Juga: Respons Insiden Kebakaran, Bos Pertamina: Tak Bisa Begitu Saja Pindahkan Depo Plumpang, Efeknya Luar Biasa

Menurutnya, perlu ada penggalian informasi serius terkait IMB (Izin Mendirikan Bangunan). Karenanya, mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai pihak yang menerbitkan IMB tersebut harus bertanggung jawab.

"Pertama, dari 9.234 KK (Kartu Keluarga) itu kita perlu impentalisir terlebih dahulu IMB-nya ini dikeluarkan tahun berapa?" ujar Nusron Wahid pada rapat Komisi VI DPR RI, dikutip Kamis (16/3/2023).

Pernyataan itu diunggah dalam bentuk video oleh akun Twitter @MARQUEZ__93. Nusron menyampaikan sebuah ide gagasan, ia meminta Komisi VI DPR RI membentuk tim khusus untuk membantu investigasi kasus kebakaran Depo Pertamina Plumpang agar terang benderang.

"Kalau dikeluarkan tahun 2017 sampai tahun 2022 IMB-nya ada berapa persen, kita investigasi, kalau perlu saya minta Komisi VI membentuk tim khusus, untuk membantu investigasi," ujarnya melanjutkan.

Kemudian, Nusron menyebutkan beberapa nama yang kemungkinan harus bertanggung jawab, Anies Baswedan, Komud, Foke, Irman Khairan, dan Sarmuji terancam harus bertanggung jawab apabila nanti terbukti IMB itu keluar pada zaman mereka.