Sejumlah pihak menyoroti klaim bacapres Anies Baswedan soal adanya Menteri Koordinator (Menko) di Kabinet Presiden Jokowi yamg ingin mengubah konstitusi. Wakil Ketua MPR RI, Jazilul Fawaid, ikut mengomentari hal itu.
Jazilul menilai, pernyataan mantan Gubernur DKI Jakarta itu hanyalah wacana belaka. Dia menegaskan bahwa wacana amendemen UUD sudah tidak ada lagi di MPR. Sebab, kata dia, pintu untuk mengamandemen dasar negara itu sudah tertutup di periode 2019-2024 ini.
Baca Juga: Dengerin, Ngabalin Kasih Tau Anies Mana Menko yang Ingin Ubah Konstitusi: Selama Saya di KSP...
"Amendemen undang-undang udah enggak ada lagi, pintunya sudah ditutup di MPR periode ini, maka apa yang disebutkan oleh Pak Anies sekadar tuduhan aja," kata Jazilul, Minggu (19/3/2023).
Pria yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Umum PKB itu pun mempertanyakan apa yang dilontarkan oleh seorang bakal calon presiden (capres) dari bakal koalisi Perubahan itu, serta sosok Menko yang dimaksud.
Menurutnya, tudingan Anies tidak berdasar pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Sebab, perubahan konstitusi hanya bisa melalui MPR, bukan melalui Menko. "Saya pikir itu hanya sekadar isu saja. Mengubah konsitusi itu bukan wilayahnya menko. Itu wilayahnya MPR, dan sampai hari ini tidak ada, amendemen sudah ditutup," katanya.
Sebelumnya, Anies menyinggung seorang Menko di pemerintahan Presiden Jokowi yang ingin mengubah konstitusi. Anies tak menyebut siapa Menko yang ia maksud. Namun, ia menyebut bahwa Menko itu mengumpulkan dukungan dari banyak orang untuk wacana tersebut.
"Kita tak bisa bayangkan ada petinggi menyatakan mari kita ubah konstitusi. Tak pernah kita bayangkan. Kalau pun ada di ruang tertutup bukan? Tapi di ruang terbuka mengatakan itu tak pernah terbayang," kata Anies di acara KAHMI di Jakarta Utara yang dikutip, Jumat (17/3/2023).
"Kok ada orang berada dalam posisi kunci, Menko, mengatakan mengubah konstitusi dengan jumlah berapa banyak orang yang mau mendukung," lanjutnya.
Baca Juga: PDIP Sambar Omongan Anies Soal Menko Mau Ubah Konstitusi: Itu Sih Mengada-ada!
Eks Gubernur DKI itu mengatakan, hal ini perlu dilawan dengan tegas. Sebab, kata dia, semangat reformasi harus dijaga dan tak boleh dirusak.
"Ini yang harus dilawan. Kenapa? ini bukan melawan orang. Tapi menyelamatkan semangat reformasi yang kita lakukan tahun 98. Jadi kita jaga itu. Karena kalau tidak maka akan rusak," katanya.
Untuk diketahui, beberapa waktu lalu ramai wacana presiden tiga periode yang dilontarkan sejumlah menteri dan pimpinan parpol. Wacana itu pun dikecam keras publik. Pasalnya, wacana presiden tiga periode atau perpanjangan masa jabatan presiden sangat jelas bertentangan dengan konstitusi.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Puri Mei Setyaningrum
Tag Terkait:
Advertisement