Perintah Prabowo, Kepala Daerah Bakal Punya Tanggung Jawab pada MBG

Presiden Prabowo Subianto meminta seluruh kepala daerah hingga aparat keamanan di daerah untuk memperketat pengawasan terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Langkah tersebut dilakukan menyusul adanya indikasi penyimpangan dalam pelaksanaan program yang menjadi salah satu prioritas pemerintah.

Dalam arahannya di Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Jumat (10/7/2026), Presiden meminta gubernur, bupati, camat, kepala desa, serta aparat terkait untuk turut mengawasi operasional seluruh dapur MBG.

"Kita mengerti dan kita sadar banyak juga yang nyusup ke tubuhnya MBG untuk jadi maling di situ. Maka saya minta gubernur, bupati, camat, kepala desa, boleh periksa semua dapur MBG, saudara periksa," kata Prabowo.

Selain pemerintah daerah, Presiden juga meminta jajaran TNI dan Polri, mulai dari komandan distrik militer (Dandim), kepala kepolisian resor (Kapolres), hingga kepala kepolisian sektor (Kapolsek), ikut mengawasi pelaksanaan program tersebut.

Prabowo menegaskan setiap temuan dugaan penyimpangan harus segera dilaporkan kepada Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) atau langsung kepada dirinya agar dapat segera ditindaklanjuti.

"Laporkan ke Kepala BGN, kalau perlu lapor langsung ke saya. Gampang, ngomong ke TikTok langsung, aku kirim tim untuk selesaikan. Benar? Nggak usah susah-susah," ujarnya.

Meski demikian, Presiden mengingatkan pengawasan harus dilakukan untuk memastikan program berjalan sesuai tujuan, bukan dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi maupun meminta imbalan dari pihak pelaksana.

Menurut Prabowo, masyarakat juga memiliki peran penting dalam mengawasi jalannya program pemerintah. Ia menilai perkembangan teknologi dan penggunaan media sosial membuat publik lebih mudah melaporkan berbagai persoalan yang ditemukan di lapangan.

"Rakyat sekarang tidak bodoh, rakyat punya gadget. Tapi memang ya, orang kalau mau nyolong ada saja, ada saja. Gue heran juga itu," katanya.

Dalam kesempatan yang sama, Presiden juga menekankan pentingnya menjaga kualitas dan porsi makanan yang diberikan kepada para penerima manfaat. Ia mengingatkan agar penyedia tidak mengurangi jumlah lauk maupun porsi makanan yang telah ditetapkan.

"Kalau kita, satu ayam potong delapan atau 10 lah. Paling kecil 12 lah, jangan pula dipotong 18 atau 22. Disangka kita nggak ngerti," ujar Prabowo.

Presiden juga meminta penyedia makanan lebih mengutamakan penyajian telur rebus atau telur ceplok dibandingkan telur dadar maupun telur orak-arik agar porsi protein yang diterima peserta tetap sesuai standar.

Prabowo menegaskan Program Makan Bergizi Gratis merupakan program strategis pemerintah untuk meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia sebagai investasi sumber daya manusia di masa depan.

Baca Juga: KPK 'Pelototi' MBG, BGN Tindak Lanjuti 10 Temuan

"Dia sel otak harus berkembang dengan baik, sel tulang harus baik, sel otot harus baik, dia berkembang sehat. Dia bisa jadi petani yang sehat, dia bisa jadi pekerja yang baik, dia bisa jadi ilmuwan, dia bisa jadi dokter. Kalau dari kecil makan yang nggak bagus, dia nanti tidak maksimal," katanya.

Berdasarkan data penelusuran ANTARA, hingga pertengahan 2026 Program Makan Bergizi Gratis telah menjangkau sekitar 62 juta penerima manfaat atau sekitar 74,8 persen dari target nasional sebanyak 82,9 juta penerima.