Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Government
Video
Indeks
About Us
Social Media

Jokowi Larang Bisnis Impor Pakaian Bekas karena Dianggap Mengganggu UMKM, Anak Buah Megawati Nggak Habis Pikir: Data Apa yang Digunakan?

Jokowi Larang Bisnis Impor Pakaian Bekas karena Dianggap Mengganggu UMKM, Anak Buah Megawati Nggak Habis Pikir: Data Apa yang Digunakan? Ilustrasi: Wafiyyah Amalyris K
Warta Ekonomi, Jakarta -

Adian Napitupulu blak-blakan mengaku heran bisnis pakaian impor bekas atau yang sering dikenal sebagai thrifting dianggap membunuh UMKM di Indonesia. Politisi PDI Perjuangan itu pun mempertanyakan data apa yang dipakai sehingga bisnis thrifting dianggap merugikan.

"Kalau dikatakan bahwa pakaian thrifting itu membunuh UMKM maka izin saya mau bertanya, data apa yang digunakan para menteri itu?," kata Adian kepada wartawan, Sabtu (18/3/2023).

Ia mengatakan, data Asosiasi Pertekstilan Indonesia impor pakaian jadi dari negara China menguasai 80 perseb pasar di Indonesia. Menurutnya, ambil contoh di tahun 2019 impor pakaian jadi dari China 64.660 ton sementara menurut data BPS pakaian bekas impor di tahun yang sama hanya 417 ton atau tidak sampai 0,6 persen dari impor pakaian jadi dari China.

Baca Juga: Bola Panas Anies Baswedan Membuat Empat Menkonya Jokowi Disorot Tajam, Siapa Pengkhianat Konstitusi?

Kemudian menurutnya, pada 2020 impor pakaian jadi dari China sebesar 51.790 ton sementara pakaian bekas impor hanya 66 ton atau 0,13 persen dari impor pakaian dari Cina. Tahun 2021 impor pakaian jadi dari China 57.110 ton sementara impor pakaian bekas sebesar hanya 8 ton atau 0,01 persen dari impor pakaian jadi dari China.

Ia menyampaikan, jika impor pakaian Jadi dari negara China mencapai 80 persen lalu pakaian jadi impor Bangladesh, India, Vietnam dan beberapa negara lain sekitar 15 persen maka sisa ruang pasar bagi produk dalam negeri cuma tersisa maksimal 5 persen itupun sudah diperebutkan antara perusahaan besar seperti Sritex, ribuan UMKM dan Pakaian Bekas Impor.

Lebih lanjut, ia mengatakan jika dikatakan bahwa pakaian bekas impor itu tidak membayar pajak, maka itu juga bisa diperdebatkan karena data yang disampaikannya di atas adalah data BPS yang tentunya juga harus tercatat juga di Bea Cukai.

"Dari seluruh angka diatas maka sesungguhnya UMKM kita dibunuh siapa? Mungkin urut urutannya seperti ini. UMKM 80 persen di bunuh pakaian jadi impor dari Cina, sementara pakaian jadi impor China saat ini tidak dibunuh, tapi sedang di gerogoti oleh pakaian bekas impor," tuturnya.

Baca Juga: Anies Baswedan Bilang Politik Identitas Tak Terhindarkan, Terang-terangan Sudah Mengakui?

"Jadi siapa sesungguhnya yang dibela oleh Mendag dan Menkop UMKM? Industri pakaian jadi di negara China atau UMKM Indonesia. Ayo kita sama sama jujur," sambungnya.

Terakhir, ia pun mempertanyakan, kenapa para menteri berlomba lomba mengejar, membakar dan menuduh pakaian bekas itu menjadi tersangka tunggal pelaku pembunuhan UMKM.

Baca Juga: Imigrasi Depak WN Turki dari Bali gegara Sembunyikan Buronan

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Editor: Bayu Muhardianto

Advertisement

Bagikan Artikel: