Lakukan Kinerja Nyata, Airlangga Dianggap Mampu Pimpin Indonesia

Hasil Survei Tentang Mengukur Preferensi Publik Terhadap Dinamika Politik Nasional Jelang Pemilu 2024. Hasil survei TBRC didapati bahwa  kepuasan publik pada pemerintah yang tertinggi terletak pada bidang Ekonomi kemudian Hukum , Politik dan keamanan.

Dan nilai kepuasan publik terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo, dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin di bidang Ekonomi mencapai 83,7 persen pasca Covid 19 yang tidak puas hanya 16,3 persen.

Chaerudin Affan SE.MSi Direktur Eksekutif Survei Timur Barat Research Center (TBRC) mengatakan, untuk bidang politik dan keamanan mencapai 77,6 persen. Sementara itu, sebanyak 22,4 persen responden yang menyatakan tidak puas.

Kemudian,  tingkat kepuasan untuk  kesejahteraan sosial. Sebanyak 79,7 persen responden mengaku puas atas kinerja pemerintah di bidang sosial, dan 20,3 persen mengatakan belum puas.

Chaerudin Affan menyebutkan, untuk tingkat kepuasan publik pada bidang hukum mencapai 63,2 persen dan yang tidak puas sebanyak 36,8 persen.

Menurut Chaeruddin Affan terkait Kesan dan pendapat masyarakat tentang kinerja penegakan hukum di era pemerintahan Jokowi, Kejaksaan Agung menjadi institusi penegak hukum yang dikesankan  paling bisa dipercaya dan memuaskan kinerjanya oleh publik, dimana hasil survei menunjukan sebanyak .

"81,2 persen responden percaya dan puas dengan kinerja Kejaksaan Agung, kemudian disusul oleh Institusi Polri dimana sebanyak 79,1 persen responden percaya dan puas dengan kinerja Polri, kemudiaan institusi Peradilan atau Mahkamah Agung sebanyak 62,6 persen responden percaya dan puas dan diurutan terakhir KPK tingkat kepercayaan dan kepuasan publik yang memberikan kesan percaya dan puas hanya 54,2 persen responden ," kata Chaerudin Affan dalam keterangannya, Senin (27/3/2023).

Hasil survei ini juga menunjukkan  faktor-faktor  yang menjadi keinginan dan pertimbangan publik, dalam memilih sosok capres untuk memimpin Indonesia sepanjang periode 2024-2029. sebanyak 70,9 persen menyatakan faktor yang paling dipertimbangkan dan diiingini publik paling tertinggi adalah kemampuan  tokoh bakal Presiden RI penganti Jokowi  mampu dan teruji dalam mengatasi masalah-masalah perekonomian dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Selain itu, faktor lain yang juga dipertimbangkan publik secara signifikan dalam menentukan pilihan Capres adalah rekam jejak dan prestasi Capres, yakni sebesar 18,2 persen kemudian sebanyak 10,9 persen publik menyatakan Faktor-faktor primordial seperti agama dan latar belakang suku bangsa yang jadi pertimbangan memilih capres.

Terkait Prilaku sosiologis Kultural Maka Hasil survei di temukan bahwa,mayoritas Masyarakat   atau 89,7 persen Responden lebih memilih calon presiden atau capres yang mengusung nilai toleransi dan enggan memilih capres yang memainkan politik identitas dan sebanyak 4,7 persen responden memilih Capres yang membawa tema politik Identitas sementara sebanyak 5,6 tidak menjawab.

"Berkorelasi secara politik. Perilaku sosiologis kultural akhirnya berkorelasi pada perilaku pemilih ketika di dalam urusan pemilihan politik,” kata Chaerudin Affan.

Dalam riset ini, publik lebih dominan memilih partai politik yang secara ideologis memperjuangakan nilai-nilai inklusif. Hal ini memiliki hubungan yang kuat  dengan tingkat elektabilitas  GOLKAR saat 2280 responden diminta memilih partai politik peserta pemilu seandainya pemilu digelar saat ini.

"Sebanyak 22,3 persen responden memilih Partai Golkar.Untuk PDI Perjuangan  tingkat 15,8 persen , Gerindra 14,7 persen ,Demokrat 7,2 persen, NASDEM 5,4  persen , PKB 5,1 persen, PKS 4,2 persen , Perindo 4,1 persen,PPP 2,2 persen , PAN 1,8 persen kemudian gabungan elektabilitas parpol peserta pemilu lainnya hanya 5,1 persen dan tidak memilih sebanyak 12,1 persen,"ungkapnya.