Masih Tinggi, Menko PMK Kawal Khusus Stunting-Kemiskinan Ekstrem di Sulteng

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan akan mengawal secara khusus penanganan stunting dan kemiskinan ekstrem di Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng).

Hal tersebut disampaikannya dalam kegiatan Roadshow Percepatan Penurunan Stunting dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem secara daring di Provinsi Sulteng, pada Senin (27/03/2023).

Prevalensi stunting dan kemiskinan ekstrem Sulteng masih sangat tinggi. Berdasarkan data SSGI 2022, prevalensi stunting 28,2 persen. Angka tersebut mengalami penurunan sedikit dari pada tahun 2021 sebesar 29,7 persen.

Kemudian, angka kemiskinan ekstrem berdasarkan data BPS 2022 masih di atas rata-rata nasional yaitu 3,02 persen. Angka nasional 2022 stunting 21,6 persen dan kemiskinan ekstrem 2,04 persen.

Sementara di beberapa daerah masih memiliki angka stunting yang cukup tinggi di atas 30 persen. Kabupaten Sigi adalah daerah yang memiliki prevalensi stunting tertinggi, yakni mencapai 36,8 persen. Angka itu turun dari 2021 sebesar 40,7 persen.

Wakil Bupati Sigi Samuel Yansen Pongi menyampaikan, upaya yang dilakukan dalam mengatasi masalah tersebut seperti mewajibkan setiap desa untuk menyiapkan lahan seluas tiga hektare yang diperuntukan untuk keluarga yang berisiko stunting.

Meskipun demikian, Sigi pun masih mengalami kendala dalam pengelolaan irigasi serta infrastruktur yang kurang memadai.

Kemudian, stunting di Kabupaten Tojo Una-Una sebesar 31,3 persen. Hal ini disebabkan karena kurangnya akses air bersih. Menurut Wakil Bupati Tojo Una-Una Ilham Lawidu berbagai upaya telah dilakukan untuk memperoleh air bersih di daerah tersebut.

Namun, hal tersebut masih belum berhasil dilakukan. Bahkan, terdapat dua desa yang masih menggunakan air hujan untuk mendapatkan air bersih.

Selain itu, Kabupaten Donggala memiliki angka stunting mencapai 32,4 persen. Untuk mengatasi masalah tersebut Bupati Donggala Kasman Lassa menjelaskan, pemkab melakukan berbagai upaya seperti membentuk Rumah Cegah Stunting dengan tujuan untuk mengetahui kondisi masyarakat berisiko stunting di daerah tersebut.

Sehingga dapat melibatkan seluruh masyarakat mengenai betapa pentingnya menurunkan stunting.

Kemudian, di Kabupaten Buol masalah transportasi dan infrastruktur yang terbatas membuat angka stunting di daerah ini masih cukup tinggi, yaitu 32,7 persen.

Masalah transportasi, jarak untuk menempuh ke pusat kota memerlukan waktu hingga 16 jam perjalanan juga menghambat penanganan kemiskinan ekstrem. Selain itu, akses transportasi udara sejak tahun 2020 masih terhenti sejak adanya pandemi Covid-19.