Heboh Polisi vs KPK, Kapolri Disarankan Jemput Bola Usut Transaksi Janggal Rp349 Kemenkeu: 'Ini Bisa Jadi Penawar...'

Belakangan, publik dihebohkan dengan perdebatan dua lembaga negara, yakni Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Bahkan, ada isu yang menyatakan terjadinya walk out anggota Polri di KPK saat rapat dengan Ketua KPK Firli Bahuri saat membahas pencopotan Brigjen Endar Priantoro.

Menanggapi hal ini, Peneliti ASA Indonesia Institute Reza Indragiri Amriel menganalogikan perdebatan ini bagaikan 'cicak vs buaya'. Ia menilai pokok permasalahan antara keduanya mesti dicermati dengan saksama.

Baca Juga: Detik-detik Anak Buah Kapolri Walk Out Saat Rapat Pencopotan Brigjen Endar dari KPK Terekam, Ini Kalimat Terakhir Firli Bahuri

"Ini laksana 'Cicak vs Buaya' jilid kesekian. Tetapi pokok pertentangannya kali ini perlu dicermati saksama," ujar Reza dalam keterangan diterima JPNN.com, Minggu (9/4).

Reza berharap, idealnya walk out-nya anggota Polri saat audiensi dengan ketua KPK itu merupakan wujud keteguhan sikap dalam pemberantasan  korupsi.

"Jadi, bukan sebatas menyalanya jiwa korsa akibat adanya personel Polri yang diusik oleh pihak non-Polri," lanjut pria yang pernah mengajar di PTIK itu.

Menurut Reza, anggaplah bahwa gesekan antardua lembaga hingga beberapa segi bisa berdampak terhadap kekompakan dalam kerja-kerja penegakan hukum. Namun, apabila situasinya memang sesuai dengan harapannya tadi, maka Polri patut didukung.

Baca Juga: Gara-gara Ini Pegawai KPK dari Polri Walk Out Saat Rapat dengan Firli Bahuri

Sebaliknya, jika walk out itu lebih dilatari oleh solidaritas sesama baju cokelat, maka itu peristiwa yang tidak tergolong luar biasa.

"Jiwa korsa memang lazim terpantik manakala ada pihak luar organisasi yang dinilai coba-coba mengganggu sesama anggota organisasi," ujar pria yang juga pakar psikologi forensik itu.

Reza menyebut sekian banyak kalangan menilai KPK kehilangan independensi, profesionalisme, dan integritasnya. Penilaian sedemikian rupa seyogianya menjadi pengingat bagi Polri untuk memperkuat kesanggupannya sebagai lembaga penegakan hukum yang bersifat permanen yang semestinya bisa diandalkan untuk memberantas korupsi.

Dengan kodratnya sebagai lembaga permanen, kata Reza, Polri masih perlu terus memperbanyak portofolionya berupa penindakan kasus-kasus rasuah.

Baca Juga: Benarkah 2 Jenderal Polri Didepak dari KPK Gegara Kasus Formula E? Begini Tanggapan Endar

"Setidaknya, untuk meyakinkan publik bahwa Polri tidak kalah dengan Kejaksaan Agung," ucap Reza.

Transaksi Janggal Rp349 Triliun

Reza lantas menyinggung soal transaksi janggal Rp349 triilun yang pernah diungkap Menko Polhukam Mahfud MD berdasarkan data PPATK.

Dia membayangkan jika Polri proaktif menyambut bola yang dilempar Menko Polhukam terkait transaksi janggal pencucian uang Rp349 T, itu jauh lebih dahsyat ketimbang memanggil para penyelenggara negara yang hobi ber-flexing-ria.

"Terlebih lagi, lebih satu pekan sejak kegemparan di ruang rapat Komisi III DPR RI, belum ada tanda-tanda tindak lanjut bertempo tinggi atas pernyataan Menko Mahfud," ucapnya.

Baca Juga: Muncul Dukungan terhadap Firli yang Kembalikan Brigjen Endar ke Polri

Dia pun mengingatkan bahwa sekarang Kapolri Jenderal Listyo sudah berada di tahap ketiga sekaligus tahap terakhir untuk merealisasikan 16 Program Prioritas Kapolri, meskipun tidak spesifik dan eksplisit menyinggung ihwal pemberantasan korupsi dan sejenisnya.

"Akan tetapi, andaikan Kapolri Listyo Sigit tampil ke muka dalam memburu siapa pun yang tersangkut Rp349 T, ini bisa menjadi penawar atas rasa masygul masyarakat akibat sekian kasus dan gejolak yang disebabkan oleh ulah oknum Polri," ujar Reza Indragiri.