Anas Diduga Siap 'Balas Dendam' pada SBY, Pengamat: Pengaruhnya Kecil, Pesonanya Sudah Merosot Jauh

Warta Ekonomi, Jakarta -

Setelah bebas dari penjara, Anas Urbaningrum menyampaikan pidato yang disinyalir mengandung pesan khusus kepada mantan Presiden Republik Indonesia ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Menanggapi hal tersebut, pengamat politik, Dedi Kurnia Syah, menilai bahwa hal tersebut tidak akan membawa banyak pengaruh mengingat sudah merosotnya pesona dan pengaruh Anas sendiri.

"Jika pun Anas benar akan bersuara menyerang Demokrat atau SBY, tidak akan banyak pengaruhnya bagi pemilih, utamanya karena Demokrat hari ini sudah dilekatkan dengan kepemimpinan baru, yakni AHY," ujar Dedi dalam keterangannya kepada Republika.co.id baru-baru ini.

Dedi berpendapat, Anas bisa saja akan bersuara soal kasus yang membuatnya dipenjara, tetapi itu hanya akan sebatas ungkapan kekesalan jika memang Anas bukan pelaku utama dan merasa dikorbankan.

Baca Juga: Masih Fresh Keluar dari Penjara, Anas Urbaningrum Ungkap Gak Mau Bahas Politik Dulu…

Hanya saja, suara Anas tidak akan membuka sesuatu yang baru mengingat kasus yang menjeratnya cukup panjang dan telah banyak diungkap Bendahara Demokrat masa itu.

Kedua, pemilih yang potensial dan simpati pada Anas saat ini sudah sebagian besar tidak berada di Demokrat. Menurutnya, kejatuhan Demokrat pasca-Pemilu 2009 adalah imbas kasus rasuah yang menyeret Anas.

Namun, kebangkitan Demokrat tahun-tahun ini lebih mungkin karena faktor kepemimpinan AHY.

"Artinya, Demokrat secara psikologis sudah terlepas dari Anas secara menyeluruh, baik di tingkat elite maupun pemilih," ujarnya.

Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) ini menyimpulkan terlalu jauh mengkhawatirkan Anas sampai mempengaruhi koalisi perubahan yang kini dibangun Demokrat, PKS, dan Partai Nasdem. Apalagi, Anas saat ini juga sedang berjuang di partai barunya Partai Kebangkitan Nasional (PKN).

Baca Juga: Cuma Mencari Panggung, Kebohongan Anas Urbaningrum Dibongkar Mantan Elite KPK: Dia Ingin Berdebat...

"Untuk membuat PKN masuk daftar partai yang banyak loloskan anggota DPRD kota atau kabupaten saja masih terkesan sulit, apalagi sampai dianggap bisa pengaruhi koalisi partai mapan," katanya.