Luhut Bilang China Minta APBN Jadi Jaminan Utang Kereta Cepat: Cuma Manis di Depan, Eh Ternyata Ketipu Juga!

Warta Ekonomi, Jakarta -

Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) kembali menjadi sorotan publik. Terlebih lagi setelah datang kabar bahwa China meminta APBN jadi jaminan utang kereta cepat Jakarta-Bandung yang menjadi proyek kebanggan Presiden Jokowi. Hal itu sebagaimana diungkap oleh Menkomarves, Luhut Binsar Pandjaitan.

Pakar Hukum Tata Negara sekaligus pengamat politik, Refly Harun, pun ikut berkomentar. Refly Harun mengungkit komitmen China yang dulu mengatakan bahwa tidak akan meminta jaminan dari pemerintah maupun anggaran dari pemerintah Indonesia, dalam hal ini APBN. Namun faktanya, Indonesia kini tertipu oleh janji manis China.

Baca Juga: Utang Lunas Setelah 80 Tahun, Refly Harun Ungkap Nasib Rakyat Indonesia Dikorbankan Demi Kereta Cepat Jakarta-Bandung

"Ini sudah diingkari semua, ya karena ternyata China minta jaminan pemerintah dan kemudian Indonesia minta ada anggaran dari pemerintah. Jadi ya di depannya bilang manis, ternyata ketipu juga kita," pungkas Refly Harun dalam YouTube-nya, disimak pada Jumat, 14 April 2023. 

Refly pun melakukan kilas balik ketika Indonesia menerima dua proposal proyek KCJB, yakni dari Jepang dan dari China. Kala itu, jelas Refly Harun, China memberikan tawaran yang menggiurkan bagi pemerintah Indonesia, termasuk perihal jaminan utang. Sebagaimana dijelaskan, dulu China tidak meminta anggaran dari pemerintah karena transaksi tersebut merupakan B2B, antara BUMN dan BUMN.

Baca Juga: Siap-siap APBN Jadi Taruhan, Luhut Binsar Gagal Negosiasi Bunga Utang Kereta Cepat

"Tawaran menggiurkan dari China yakni proyek KCJB digarap tanpa menggunakan dana APBN karena murni dibiaya utang dan modal konsorsium BUMN Indonesia-China. Tapi belakangan pemerintah Indonesia tetap harus menyuntik duit APBN melalui skema PMN ke PT KAI Persero guna menambal pembengkakan biaya proyek," lanjutnya.