Bamsoet Sebut Reformasi Birokrasi Pemerintah Tak Sepenuhnya Berhasil: Korup Masih Merajalela

Warta Ekonomi, Jakarta -

Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Bambang Soesatyo (Bamsoet), mengungkapkan reformasi birokrasi pemerintahan saat ini belum sepenuhnya berhasil. Pasalnya, kata dia, kenyataan tentang ragam mafia meruntuhkan wibawa sejumlah institusi negara. Beberapa institusi bahkan menjadi bulan-bulanan dan cibiran publik.

Kendati demikian, Bamsoet tak menyangkal ada beberapa aspek keberhasilan pada reformasi birokrasi. Pemerintah pada tahun 2012 menetapkan sembilan program percepatan reformasi birokrasi. 

Baca Juga: Bamsoet Apresiasi Jakarta With Love Beri Santunan ke 500 Lebih Anak Yatim: Berbagi Kebahagiaan

Adapun, program-program itu meliputi penataan struktur birokrasi; penataan jumlah, kualitas dan distribusi PNS; sistem seleksi dan promosi secara terbuka; profesionalisasi PNS; pengembangan sistem elektronik pemerintah (e-government); penyederhanaan perizinan usaha; peningkatan transparansi dan akuntabilitas aparatur; peningkatan kesejahteraan PNS dan efisiensi penggunaan fasilitas, sarana dan prasarana kerja PNS.

Bamsoet menuturkan, demi meningkatkan kinerja birokrasi dan menghindari tumpang tindih pelaksanaan tugas dan fungsi, pemerintah telah melakukan pembubaran sejumlah lembaga nonstruktural (LNS). 

"Pada 2020, sudah dilakukan pembubaran 14 LNS. Konsekuensi dari pembubaran itu adalah mengintegrasikan tugas dan fungsi LNS yang dibubarkan kepada kementerian dan lembaga yang memiliki tugas dan fungsi serupa. Inilah salah satu contoh buah dari reformasi birokrasi," kata Bamsoet dalam keterangan persnya dikutip Jumat (14/4/2023).

Kendati demikian, seandainya reformasi belum bisa mereduksi perilaku korup oknum birokrat, kata Bamsoet, boleh jadi masih ada titik lemah yang harus segera dirumuskan jalan keluarnya. 

Menurutnya, aspek pengawasan dalam arti seluas-luasnya belum dijangkau oleh reformasi birokrasi sehingga korupsi masih merajalela di berbagai sektor pemerintahan.

Baca Juga: Bamsoet Dorong Pemerintah Buat Standardisasi Teknis Pembuatan Campervan

Bamsoet menegaskan korupsi tetap harus diperangi. Menurutnya, tidak ada kata mundur untuk melakukan perbaikan dan pembaruan. 

"Maka, reformasi birokrasi harus berlanjut. Rangkaian skandal atau kasus yang terungkap pada sejumlah institusi negara setahun terakhir ini hendaknya tidak membuat semua komunitas anak bangsa menyerah atau putus asa. Demi tumbuhnya efek jera, siapa saja yang terbukti melakukan korupsi harus diganjar dengan sanski hukum yang setimpal," tandasnya.