Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Government
Video
Indeks
About Us
Social Media

Terkuak Prioritas Baru Militer China, Agendanya Perang dengan Taiwan?

Terkuak Prioritas Baru Militer China, Agendanya Perang dengan Taiwan? Kredit Foto: Reuters/Dado Ruvic
Warta Ekonomi, Beijing -

China merevisi kebijakan wajib militernya minggu ini. Pengumuman berbunyi, orang-orang yang memiliki pengalaman militer dan juga para mahasiswa akan masuk dalam daftar wajib militer apabila negara ini memasuki sebuah peperangan.

Perubahan ini, yang disiapkan oleh Dewan Negara dan Komisi Militer Pusat, bertujuan "memberikan jaminan institusional untuk mengkonsolidasikan pertahanan nasional dan membangun angkatan bersenjata yang kuat."

Baca Juga: China Klarifikasi Gegara Dituduh Blokade Langit Utara Taiwan

Aturan-aturan baru, yang mulai berlaku pada 1 Mei, akan membantu Tentara Pembebasan Rakyat (PLA) dalam "merekrut lebih banyak tentara berkaliber tinggi" dan meningkatkan efisiensi sistem wajib militer, kata pernyataan itu.

Surat kabar militer China, PLA Daily, mencatat bahwa memprioritaskan perekrutan veteran yang terampil akan memungkinkan tentara untuk dengan cepat mengembangkan kemampuan tempurnya jika terjadi konflik.

"Wajib militer bagi mahasiswa yang berpendidikan akan meningkatkan kualitas PLA secara keseluruhan dan memfasilitasi transisinya menjadi pasukan yang diprofesionalkan," kata pakar militer Tiongkok Song Zhongping kepada surat kabar Global Times.

PLA Daily juga menekankan bahwa pendekatan semacam itu sejalan dengan tujuan "percepatan mekanisasi, informatisasi, dan kecerdasan" Angkatan Bersenjata Tiongkok. Seorang komandan, yang berbicara dengan surat kabar tersebut, mengatakan bahwa militer tertarik pada siswa atau lulusan pria dan wanita, terutama mereka yang memiliki latar belakang di bidang sains, teknologi, teknik, dan matematika.

China, yang memiliki militer terbesar di dunia --terdiri dari 2 juta personel - berencana untuk menyelesaikan modernisasi pasukannya pada tahun 2035.

Perubahan pada rancangan peraturan tersebut terjadi di tengah meningkatnya ketegangan antara Beijing dan Washington, menyusul jatuhnya apa yang diklaim AS sebagai "balon mata-mata" China pada bulan Februari, dan pembicaraan antara Presiden Taiwan Tsai Ing-wen dan Ketua DPR Kevin McCarthy di California pada awal bulan ini.

China menanggapi lawatan Tsai ke AS dengan meluncurkan latihan besar-besaran di sekitar Taiwan, yang mensimulasikan blokade terhadap pulau tersebut.

Presiden Joe Biden telah berjanji dalam beberapa kesempatan bahwa AS akan membela Taiwan secara militer jika Cina memutuskan untuk menggunakan kekuatan untuk mengambil alih pulau yang memiliki pemerintahan sendiri tersebut.

Awal tahun ini, media memperoleh memo dari kepala Komando Mobilitas Udara AS, Jenderal Mike Minihan, yang berspekulasi bahwa Washington dan Beijing dapat berperang paling cepat pada tahun 2025.

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Editor: Muhammad Syahrianto

Advertisement

Bagikan Artikel: