Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung, Buah Simalakama bagi Presiden Selanjutnya?

Setelah banyak pihak yang yakin bahwa Indonesia menjadi ‘korban’ jebakan utang China (China’s debt trap) melalui Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB), hal lain yang menjadi perhatian adalah bagaimana nasib proyek ini apabila telah terjadi pergantian rezim kekuasaan?

Misalnya berkaca pada konteks di Malaysia. Saat Mahathir Mohamad naik sebagai Perdana Menteri Malaysia, ia berusaha untuk membatalkan proyek kereta cepat dari Kuala Lumpur menuju Singapura. Namun, upayanya gagal karena sudah ada perjanjian yang ditandatangani oleh perdana menteri sebelumnya. Dengan demikian apabila PM Mahathir ngotot untuk membatalkan kontrak, maka Malaysia harus membayar denda yang besar.

Rocky Gerung dalam kanal Youtube-nya (15/4/2023) mengatakan bahwa siapa pun presiden berikutnya harus melanjutkan kedunguan kebijakan pemerintah yang sekarang dalam proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung ini.

Baca Juga: Soal Kereta Cepat Jakarta-Bandung, Rocky Gerung: Enggak Ada Gunanya untuk Rakyat!

“Kita bayangkan Pak Prabowo jadi presiden, kemudian negosiasi pertama dengan China. Lalu China bilang enggak ada urusaan, kita (China) akan bawa ke arbitrase internasional dan Anda (Indonesia) pasti kalah. Apalagi kalau Anies jadi begituan (presiden),” ungkap Rocky Gerung.

Ia yakin bahwa siapa pun yang akan menggantikan Jokowi, China akan terus menjadikan presiden tersebut untuk semakin memperluas pengaruhnya di Indo-Pasifik.

“Kereta cepat ini ada kaitannya dengan sistem strategis China untuk menguasai Indo-Pasifik. Dan kita tahu bahwa perang di Indo-Pasifik itu adalah penundaan dari perdamaian yang akan terjadi. Indonesia akan diseret di situ dan presiden berikutnya pasti harus punya kapasitas untuk mengantisipasi hal tersebut."

Rocky Gerung kemudian menyarankan agar presiden berikutnya mempunyai kapabilitas untuk memahami masalah baru di Indo-Pasifik.

“Perilaku China di kawasan itu mestinya harus dimasukkan ke dalam bahan debat presiden.”