IPRC Sebut Jabar Masih Provinsi Toleransi

"Artinya tingkat kebersamaan masyarakat Jawa Barat itu masih tinggi, masih kuat itu yang ingin kita tanam dan akan kita kembangkan terus," sambungnya.

Iip mengakui, awalnya merasa prihatin dengan survei yang dilakukan SETARA Institute. Padahal, pada kenyataannya, survei tahun 2019 itu tidak mewakili provinsi, melainkan hanya tiga kabupaten/kota.

"Ternyata mereka tidak mewakili provinsi tapi per kabupaten/kota, hanya di medianya munculnya provinsi. Kemudian kita ingin mengetahui juga indikator dan sebagainya," katanya.

Baca Juga: Jusuf Kalla Jabarkan Sosok yang Pantas Pimpin Indonesia di 2024, Ternyata Dia…

Oleh karena itu, tahun 2023 Kesbangpol Jawa Barat melakukan survei di 27 kabupaten/kota guna memperkuat penelitian sebelumnya yang menyatakan Provinsi Jawa Barat toleran terhadap keberagaman beragama.

"Sebelumnya kami melakukan survei di sembilan kabupaten/kota. Hasil ini sering disampaikan Pak Gubernur terkait keberagaman dan kerukunan umat beragama. Nah untuk tahun ini kami juga melakukan hal serupa tapi tidak di sembilan kabupaten/kota tapi di 27 kabupaten/kota jadi mewakili seluruhnya," jelasnya.

Iip menilai sangat tidak adil bila harus membandingkan Provinsi Jawa Barat dengan provinsi yang jumlahnya tidak mewakili 20% penduduk Indonesia.

"Tapi poinnya ini kepentingan kita bersama, kepentingan provinsi Jawa Barat. Karena kalau bicara populasi, ini tingkat dinamisasinya akan lebih tinggi dari provinsi lain yang notabene masih di bawah dua jutaan penduduk seperti Gorontalo dan sebagainya. Sementara kita 50 juta ini sensus BPS (Badan Pusat Statistik) 2020, itu yang 49,7%. Ini 2023 jadi sudah 50 persenan lebih," jelasnya.

"Makanya kita lihat kenapa saya lakukan survei biar bisa dipertanggungjawabkan juga secara akademis. Tidak hanya Kesbangpol yang survei tapi kita serahkan pada yang haknya," sambungnya.

Adapun, Dosen Fisip UNPAD, DR Slamet, mengemukakan mengenai isu intoleransi di Jabar diperlukan narasi bahwa peningkatan jumlah kasus intoleransi tidak selalu menunjukkan penyikapan warga Jawa Barat yang silih asih silih asah dan silih asuh.

Ada dinamika karena ruang interaksi publik yang beragam dan dinamika masyarakat yang seperlima penduduk Indonesia ada di Jawa Barat. 

"Apakah juga menjadi relevan mengaitkan dengan hasil penelitian lainnya karena persepsi dibentuk oleh ruang dan waktu yang juga dinamis," ujar Slamet.

Untuk itu, perlu diungkapkan pentingnya literasi baik digital maupun ruang pendidikan sebagai basis ketahanan sosial dan menjaga persatuan.

Pada kesempatan yang sama, Ketua FKUB Jabar yang juga Sekretaris MUI Jabar, Rafani Achyar, mengemukakan, harus dibedakan ukuran antara toleransi paham sekular barat dan toleransi menurut ajaran Islam yang tidak dapat melonggarkan ukuran toleransinya untuk sikap yang menyangkut akidah.

"Jadi, banyak yang menyoroti masalah Intoleransi di Jabar karena mencampuradukkan antara toleransi dan akidah, sebagian besar umat beragama di Jabar sama-sama toleransi terhadap keberagaman beragama dalam hal sosial kemasyarakatan, tapi tidak mencampuri ke ranah akidah," jelasnya.

Baca Juga: Pembocoran Dokumen Tak Bisa Ditoleransi, Abraham Samad Sebut Firli Bahuri Harus Diberhentikan dengan Tidak Hormat

Sementara itu, Sekretaris Bakesbangpol Jabar, Sapta Julianto Dasuki, dalam laporannya, mengemukakan Bakesbangpol bekerja sama dengan IPRC telah melakukan penelitian Persepsi Warga Jawa Barat Terhadap Isu Toleransi di Provinsi Jawa Barat, di 27 kabupaten/kota di Jawa Barat.

Penelitian yang dilakukan pada 24 Maret hingga 2 April 2023 adalah dalam rangka tahun Pemilu pada 2024. Sebagaimana berkaca pada tahun Pemilu tahun 2019 lalu yang memiliki dampak kurang baik terhadap kondisi toleransi warga Provinsi Jawa Barat. 

"Maka diperlukan data dan informasi mengenai kondisi toleransi di Jawa Barat," pungkasnya.