Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Kabar Sawit
Video
Indeks
About Us
Social Media

Fahri Hamzah: Kalau Saya Presidennya, Setahun Korupsi Saya Kubur!

Fahri Hamzah: Kalau Saya Presidennya, Setahun Korupsi Saya Kubur! Kredit Foto: Wafiyyah Amalyris K
Warta Ekonomi, Jakarta -

Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah mengaku jika ia menjadi presiden, hanya dalam kurun waktu setahun korupsi bisa diberantas.

Nah seharusnya para kandidat Capres yang saat ini telah dideklarasikan juga mulai membicarakan soal cara memberantas korupsi.

"Kalau saya presiden, setahun kubur itu korupsi bisa," kata Fahri.

Bahkan secara blak-blakan, Fahri menyebut kalau KPK sebagai lembaga terpercaya negara dengan pemimpin yang tidak beres-beres, sehingga pemimpin di KPK mayoritasnya berakhir dengan tidak baik. 

"Semenjak masa kepemimpinan Taufiequrachman Ruki sebagai ketua KPK pertama berakhir, pimpinan KPK selebihnya berakhir tidak baik. Jadi setahu saya, mayoritas ketua KPK itu berakhirnya gak baik. Setahu saya hanya pak Ruki yang berakhir dengan baik," sebutnya.

Menyinggung soal kian panasnya polemik di KPK, terlebih saat Firli Bahuri, Ketua KPK dituntut massa agar turun dari jabatannya, Fahri juga menegaskan jangan hanya Firli Bahuri saja, tetapi pemimpin KPK lainnya juga dipastikan ada masalah. 

"Kita jangan bilang Firli, Firli ini semuanya ada masalah ini. Permasalahan yang terjadi pada para ketua KPK setelah habis masa jabatan, Taufiequrachman Ruki pada 16 Desember 2007 lalu. Mulai dari Antasari Azhar yang dipenjara terkait pembunuhan sampai masuk bui," ungkapnya.

Tak hanya itu, Fahri juga menyebutkan Bambang Widjojanto (BW) dan Abraham Samad, yang statusnya sampai tersangka. Atas hal tersebut Fahri yang juga pernah menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi III DPR RI itu resah dan meminta agar lebih objektif.

"Jadi ini, coba kita agak objektif sedikitlah. Saya itu agak apa ya, main otot main otot itu udah gak jaman gitu loh. Terlalu banyak persekongkolan yang belum terungkap di KPK. Mengingat KPK adalah lembaga yang memiliki hak yang dan kekuasaan yang cukup besar dalam negara," demikian politisi dari Nusa Tenggara Barat (NTB) itu.

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Editor: Ferry Hidayat

Advertisement

Bagikan Artikel: