Bencana Ekonologis Makin Gencar Terjadi di Era Ganjar, Walhi: Ganjar Lebih Mengakomodir Kepentingan Investasi daripada Warga

Warta Ekonomi, Jakarta -

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, resmi diusung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP sebagai bakal calon presiden untuk Pilpres 2024.

Ganjar selama ini mencitrakan diri sebagai sosok yang akrab dengan wong cilik alias masyarakat kelas bawah.

Melalui akun media sosialnya, Ganjar kerap membagikan momen dirinya mengunjungi atau sekadar berbicara dengan rakyat.

Baca Juga: Denny Siregar Jagokan Yaqut Jadi Cawapres Ganjar Pranowo: Biar Kadrun Makin Kepanasan

Namun, Wahana Lingkungan Hidup atau Walhi menyoroti sikap maupun komitmen Ganjar Pranowo terhadap pelestarian lingkungan serta keberlangsungan hidup masyarakat masih jauh dari harapan.

Menurut Walhi, hal itu terlihat dari semakin buruknya bencana ekologis seperti banjir di Jawa Tengah dan sikap Ganjar yang lebih mengakomodir kepentingan investasi ketimbang warganya. Misalnya pada kasus Pegunungan Kendeng dan Desa Wadas.

Akan tetapi bagi politisi PDI Perjuangan, Aria Bima, apa yang dilakukan Ganjar itu merupakan bentuk ketegasan pemimpin yang harus mendahulukan "kepentingan lebih besar".

Deputi Eksternal LSM Wahana Lingkungan Hidup (Walhi), Edo Rahman, mengatakan dalam beberapa konflik atau sengketa lingkungan antara warga Jawa Tengah dan korporasi, Gubernur Ganjar Pranowo kerap memposisikan diri sebagai "fasilitator atau penengah", alih-alih membela kepentingan warganya yang dirugikan akibat dampak proyek tersebut.

Edo memberi contoh konflik lahan di Pegunungan Kendeng pada 2015 silam dan baru-baru ini di Desa Wadas.

"Kalau sebagai penengah, ya artinya bisa jadi [dia] berusaha mengakomodir kepentingan masyarakat dan korporasi. Tapi apakah kemudian itu memberikan jawaban yang betul-betul dibutuhkan masyarakat?" ujar Edo Rahman kepada BBC News Indonesia, Minggu (23/04).

"Harusnya kan [dia] lebih mengutamakan kepentingan rakyat dan kepentingan masyarakat selalu ditunjang dengan kondisi lingkungan hidup yang memberikan daya dukung yang baik terhadap kehidupan warga," sambungnya.

Pada kasus Kendeng, warga menolak penambangan dan pembangunan pabrik semen PT Semen Indonesia di Kabupaten Rembang dan Pati.

Mereka menilai pendirian pabrik dan penambangan batu gamping di pegunungan karst itu akan mengancam ketahanan pangan dan ketersediaan air yang telah dimanfaatkan untuk kebutuhan pertanian dan sehari-hari mereka.

Karena itulah beberapa ibu-ibu petani Kendeng mendatangi Istana Merdeka di Jakarta dan melakukan aksi menyemen kaki demi meminta dukungan Presiden Jokowi.

Hingga pada 2016, Mahkamah Agung mengeluarkan putusan yang memenangkan gugatan Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng yang memerintahkan Gubernur Ganjar Pranowo mencabut izin lingkungan PT Semen Indonesia.

Tapi bukannya mematuhi putusan MA, Ganjar justru menerbitkan izin baru.

Yang terbaru adalah penolakan besar-besaran warga Desa Wadas, Kecamatan Bener, Purworejo, terkait penambangan batuan andesit untuk proyek Bendungan Bener yang mencaplok lahan mereka.

Baca Juga: Sindir Kondisi Jalan di Semarang, Warganet Ucapkan Terima Kasih kepada Ganjar Pranowo: Warga Sukarela Nyemplungin Mobilnya

Konflik panas sempat terjadi saat desa didatangi aparat polisi dan menangkap sejumlah orang pada tahun lalu.