KSP Pastikan Pemerintah Bekerja Keras Tingkatkan Kualitas Pendidikan Nasional

Kantor Staf Presiden (KSP) memastikan pemerintah terus bekerja keras dalam meningkatkan kualitas dan pemerataan pendidikan di Indonesia.

Menjelang masa akhir pemerintahan Presiden Joko Widodo - Wakil Presiden Ma'ruf Amin, prioritas program pada peserta didik dan mahasiswa di kawasan perbatasan dan daerah terdepan, terluar, tertinggal (3T) pun terus digalakkan.

Baca Juga: KSP Dibanjiri Isu Ekonomi Hingga Inflasi, Moeldoko: Habis Lebaran, Kerja Pasti Habis-habisan

"Pemerintahan Presiden Joko Widodo fokus pada upaya peningkatan derajat manusia melalui perluasan akses pendidikan, termasuk di kawasan perbatasan dan 3T, misalnya melalui penguatan Program Indonesia Pintar (PIP)," kata Deputi II KSP Bidang Pembangunan Manusia, Abetnego Tarigan, dalam keterangannya, Rabu (3/5/2023).

Dia menjelaskan, melalui PIP, setiap tahun program beasiswa selalu ditingkatkan dari segi anggaran dan cakupan penerimanya. Hingga tahun ini, kurang lebih Rp21,3 triliun dianggarkan, Rp9,6 triliun untuk pendidikan dasar-menengah dengan 17,9 juta penerima per tahun dan Rp11,7 triliun untuk pendidikan tinggi dengan 200.000 penerima per tahun.

Menurut Abetnego, negara konsisten hadir memberikan kesempatan yang sama pada setiap warga negara untuk menempuh pendidikan. Oleh karenanya, pemerintah juga giat membentuk kolaborasi dan kerja sama dengan pihak-pihak swasta dan masyarakat.

Dalam pendidikan vokasi misalnya, telah diterbitkan Perpres Nomor 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi yang mendorong kolaborasi berbagai pihak dan jejaring industri, termasuk dibentuk Tim Koordinasi Daerah Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi (TKDV) sebagai forum koordinasi pemajuan vokasi di daerah-daerah.

Baca Juga: Puluhan Purnawirawan Perwira Tinggi TNI-Polri Mengkritik Terbuka Manuver Politik KSP Moeldoko

"Peningkatan kualitas pendidikan bukan hanya menjadi tugas pemerintah pusat tetapi juga butuh uluran tangan dan gotong royong dari pemerintah daerah, swasta, masyarakat, organisasi masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya. Kita lihat di wilayah perbatasan dan 3T banyak sekali satuan pendidikan yang tidak terjamah oleh pemerintah, pada pelaksanaan pendidikan dibantu oleh sekolah di bawah masyarakat. Kita tentu sangat berterima kasih dan apresiasi inisiatif baik ini," pungkas Deputi II.

Sementara itu, KSP selaku lembaga yang mengawal program prioritas Presiden, ke depannya akan terus mendorong peningkatan pendidikan nasional, salah satunya terkait penyediaan sekolah bagi anak-anak para pekerja migran Indonesia serta perluasan akses pendidikan bagi keluarga miskin dan rentan miskin.