Para Pemimpin Pribumi Bekas Jajahan Layangkan Protes ke Kerajaan Inggris, Tuntut Raja Charles Minta Maaf

Para pemimpin masyarakat adat dari sejumlah negara bekas jajahan Inggris pada Kamis (4/5/2023) mendesak Raja Charles untuk segera meminta maaf atas "rasisme selama berabad-abad" dan "warisan genosida" yang dilakukan oleh kerajaan.

Dalam sebuah surat yang berisi kata-kata keras yang dapat memperburuk suasana menjelang penobatan akhir pekan ini, perwakilan masyarakat adat dari 12 negara Persemakmuran juga menyerukan ganti rugi finansial dan pengembalian harta budaya yang dicuri.

Baca Juga: Pemerintah Italia Bakal Denda 100.000 Euro buat Orang-orang yang Pakai Bahasa Inggris

Surat tersebut ditandatangani oleh para pemimpin dari Australia --di mana penduduk asli dibantai oleh penjajah Inggris dan diusir dari tanah mereka-- serta beberapa negara Karibia yang pernah dirampas untuk dijadikan budak.

Kelompok ini mengatakan bahwa mereka telah bersatu untuk membantu rakyat mereka "pulih dari rasisme, penindasan, kolonialisme, dan perbudakan selama berabad-abad".

Dalam beberapa tahun terakhir, Charles telah meningkatkan upaya untuk terlibat dengan para pemimpin pribumi, karena monarki menghadapi perhitungan atas hubungannya dengan perdagangan budak dan warisan kekerasan Kerajaan Inggris.

Meskipun ia telah mengakui bahwa kerajaan harus "mengakui kesalahan yang telah membentuk masa lalu kita", surat tersebut memintanya untuk melangkah lebih jauh dengan menawarkan permintaan maaf secara resmi dari kerajaan.

Mantan atlet Olimpiade Nova Peris, perempuan Aborigin pertama yang terpilih menjadi anggota parlemen federal Australia, adalah salah satu pemimpin yang menandatangani surat tersebut.

Sebagai pengkritik keras hubungan Australia dengan keluarga kerajaan, Peris mengatakan bahwa sudah waktunya untuk "mengakui dampak yang mengerikan dan abadi" dari penjajahan dan "warisan genosida" yang dirasakan oleh banyak penduduk asli.

"Sangat penting bagi kita untuk mendiskusikan dan mendidik masyarakat tentang kebenaran di balik penjajahan, selama minggu penobatan ini," katanya.

"Percakapan dimulai dengan mendengarkan," imbuhnya.

Surat tersebut mengatakan bahwa Charles harus memulai diskusi tentang kompensasi bagi penduduk asli, yang menyaksikan penjajah Inggris merampas harta mereka dan menghancurkan budaya mereka.

Pakar hak asasi manusia Hannah McGlade, seorang perempuan Aborigin dari Australia Barat, mengatakan bahwa reparasi tetap menjadi titik kunci bagi banyak orang.

"Kami semakin sering melihat masyarakat adat meminta reparasi dari keluarga kerajaan," katanya kepada AFP.

"Mereka benar-benar memiliki sejarah yang belum ditangani. Genosida terjadi di bawah pengawasan mereka," imbuhnya.

Surat tersebut juga ditandatangani oleh perwakilan dari Kanada, Selandia Baru dan Papua Nugini.