Bantah Jokowi, eks Jubir Gus Dur: Tak Ada Satu Lubang Jarum Pun Peluang Presiden Masuk ke Pilpres.

Mantan Jubir Presiden Gus Dur Adhie M. Massardi dia menilai tak ada dalam UU Presiden bisa mengintervensi atau ikut cawe-cawe urusan Pilpres.

"Tidak ada otoritas Presiden existing, itu ikut campur dalam urusan pemilu. Apalagi pencalonan-pencalonannya. Saya kemarin itu juga mengecek ke konstitusi sejumlah undang-undang, tidak ada satu lubang jarum pun peluang presiden masuk ke ranah politik Pemilu/Pilpres. Jadi, kalau dia melakukan itu, itu melakukan pendustaan terhadap konstitusi. Itu dilarang,” ujar Adhie M. Massardi.

Hal itu dikatakan Adhie menjawab langkah Presiden Jokowi yang bolak balik melakukan pertemuan politik di istana dengan para ketua umum partai yang di antaranya membahas tentang koalisi dan pencapresan, Jokowi membantah bahwa dirinya ikut cawe-cawe dalam urusan pencapresan.

Jokowi mengaku tidak ada konstitusi yang dia langgar dengan mengundang para ketua umum partai politik pendukungnya di istana. Jokowi juga mengatakan bahwa urusan capres merupakan domain partai atau gabungan partai.

"Bukan cawe-cawe, wong itu diskusi saja kok, diskusi. Tadi kan saya sampaikan, saya ini juga pejabat politik, tapi bukan cawe-cawe. Urusan capres cawapres itu urusannya partai atau gabungan partai, sudah bolak-balik saya sampaikan kan. Tapi kalau mereka mengundang saya, saya mengundang mereka, boleh-boleh saja. Apa ada konstitusi yang dilanggar dari situ, enggak ada. Tolonglah mengerti bahwa kita ini juga politisi, tapi juga pejabat publik,” kata Jokowi.

Adhie Massardi juga mengatakan bahwa harus ada yang memperingatkan kepada Presiden atas kejadian ini.

"Yang menarik, pelanggaran pendustaan terhadap konstitusi dilakukan secara terbuka. Ini kesalahan yang paling fatal dari apa yang kita bahas mengenai presiden memanggil tokoh partai politik untuk membicarakan Pemilu, pencalonan. Ini kejahatan konstitusinya sangat besar, bukan hanya menggunakan fasilitas negara, tapi memang dilarang presiden aktif masuk di dalam ranah Pemilu. Bahkan, mengatasnamakan petugas partai pun tidak boleh,” tambah Adhie.

Bahwa urusan koalisi parpol, koalisi yang mendukung pemerintah, itu bukan tugas kenegaraan, bukan pekerjaan yang dilakukan untuk rakyat. Itu Istana Merdeka milik rakyat"