Menuju Indonesia Zero Unemployment Kadin Jatim Gencar Lakukan Edukasi, Apa Saja?

Warta Ekonomi, Jakarta -

Menindak lanjuti pelaksanaan Perpres 68/2022 tentang revitalisasi pendidikan dan pelatihan vokasi di Indonesia dengan target "Indonesia Zero unemployment", Indonesia tanpa pengangguran. Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jawa Timur menggelar Kick off Kadin Capacity Development bertajuk  tema "Gerakan Vokasi Jatim Unggul dan Berdaya Saing" di Surabaya, Sabtu (6/5/2023).

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI, Muhadjir Effendy mengatakan, bahwa pendidikan vokasi erat kaitannya dalam menyiapkan Sumber Daya Manusia (SDM)  Indonesia yang berkualitas dan berdaya saing tinggi, khususnya di dunia kerja.

Hal ini merupakan tahap lebih lanjut kebijakan presiden saat periode pertama pada Inpres 9/2018 tentang revitalisasi SMK yang kemudian diperluas menjadi Perpres 68/2022 tentang revitalisasi pendidikan dan pelatihan vokasi, sehingga cakupannya tidak hanya SMK tetapi seluruh SLTA dan Perguruan Tinggi, utamanya Politeknik dan akademi, juga Balai Pelatihan yang ada di bawah Pemerintah Daerah melalui kerjasama dengan Kadin. 

"Jadi Kadin saat ini adalah ujung tombak yang bisa menjembatani antara dunia pendidikan dengan dunia kerja karena lead-nya adalah Kadin. Sekarang kurikulum pelatihan dan kurikulum pendidikan yang menentukan bukan pemerintah tetapi stakeholder, pihak pengguna lulusan, termasuk didalamnya Kadin. Goal-nya, kita targetkan zero unemployment di Indonesia, jadi kalau bisa di Indonesia tidak ada pengangguran, semua bekerja produktif sesuai keahlian masing-masing," tegas Muhadjir Effendy, dalam acara tersebut. 

Baca Juga: Korsel Butuh Banyak Tenaga Kerja dari Indonesia, Menaker Ida Langsung Gencarkan Pelatihan Vokasi

Muhadjir mengapresiasikan langkian Kadin Jatim dan berharap semua daerah bisa mencontohnya. "Program revitalisasi pendidikan vokasi yang telah dilaksanakan Kadin Jatim sangat mungkin akan menjadi percontohan. Saya yakin setiap daerah punya keunggulan, oleh karena itu perlu adanya koordinasi, saling tukar pengalaman, tukar praktik baik. Jadi praktik baik yang ada di Jatim akan kita transformasikan ke daerah dan provinsi lain. Sebaliknya jika ada provinsi lain yang memiliki praktik dan pengalaman yang bagus juga akan kami transformasikan ke Jatim," ujarnya.

Sementara itu Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti menyatakan,  bahwa dalam konteks human development dan human capital, pemerintah pusat sudah sepakat model pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi tidak lagi diarahkan kepada supply oriented tetapi kepada demand oriented.

Sehingga, sinergitas yang kuat antara Kadin dan Pemerintah menjadi sangat penting dalam penentuan politik kebijakan pemerintah, terutama dalam meningkatkan kualitas pengajaran dan tenaga pendidik, untuk dapat menjawab orientasi permintaan atau demand oriented tersebut. 

"Oleh karena itu, Kadin harus mampu menjadi sumber informasi paling update terhadap demand SDM untuk Dunia Usaha, Dunia Industri dan Dunia Kerja, yang terus berubah akibat disrupsi teknologi. Ini penting, agar kita tidak mengulang kesalahan politik kebijakan yang tidak tepat akibat minimnya suplay data dan informasi yang akurat dari lapangan. Selain juga kurang luwesnya program kebijakan dan penyesuaian regulasi pemerintah untuk mengantisipasi perubahan yang  cepat di era disrupsi," ungkap La Nyalla. 

Secara khusus, mantan Ketua Umum PSSI 2016 ini  meminta Kementerian Koordinator PMK sebagai koordinator dari Kementerian Pendidikan, agar memberikan ruang yang semakin luas dan kemudahan kepada lembaga pendidikan, khususnya SMK dan Politeknik serta Perguruan Tinggi untuk melakukan perubahan dan penyesuaian kurikulum. 

Disisi lain, Ketua Badan Vokasi Kadin Indonesia Muliaman M Hadad menegaskan, revitalisasi pendidikan vokasi bagi Kadin menjadi penting, bahkan menambah semangat pengusaha karena peraturan yang baru memberikan guide atau petunjuk yang lebih jelas. 

Baca Juga: Gandeng Serikat Buruh, Kadin Luncurkan Platform Pelatihan Digital kadinfornaker.id

"Akan lebih fokus sehingga harapan untuk menjadikan Kadin sebagai penggerak bisa terealisasi, karena seperti yang diungkapkan oleh pak Menteri dan Ketua DPD RI bahwa sekarang sudah bergeser dari supply side ke demand side, jadi sekarang industrinya mau apa, itu yang harus disiapkan oleh dunia pendidikan. Kadin berperan memobilisasi inisiatif ini yang kemudian mendiskusikan ke sekolah, politeknik dan kampus bersama BNSP sehingga kurikulum dan sertifikasinya terpenuhi. Jadi ada keinginan memperbaiki kurikulum, program magang dan juga sertifikasinya," terang Muliaman.  

Terpisah Ketua Umum Kadin Jatim Adik Dwi Putranto mengungkapkan, apa yang dilakukan Kadin Jatim tidak lepas dari sinergitas yang terbangun dengan Pemerintah Provinsi Jatim. Ia mengaku bersyukur karena Jatim memiliki gubernur yang ahli menyinergikan, ahli mengolaborasikan. 

"Jadi tidak sulit kalau di Jatim. Gubernur selalu memberikan support. Termasuk pemerintah kota kabupaten juga sangat support terhadap program revitalisasi pendidikan vokasi. Jadi kick off ini dalam rangka Perpres 68/2022 yang sudah keluar strategi nasional dan draf juknisnya yang kira-kira tidak akan berubah. Disitu akan membentuk Tim Koordinasi Daerah Vokasi atau TKDV. Ini baru akan disusun di Jatim yang akan diketuai oleh Pak Sekda. Susunan komposisinya dalam TKDV adalah seluruh stakeholder yang terkait dengan vokasi," pungkas Adik.