Jokowi Bisa Larang Moeldoko Ambil Alih Demokrat Tapi Tak Dilakukan, Profesor Eks Pendukung: Ingin Mengganggu Pencapresan Anies Baswedan!

Warta Ekonomi, Jakarta -

Guru Besar Hukum Tata Negara, Prof Denny Indrayana kembali mengeluarkan analisanya mengenai manuver Pemerintahan Jokowi di Pilpres 2024.

Denny menyinggung kembali soal manuver Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko yang dengan kubu KLB Deli Serdang melakukan upaya terakhir Peninjauan Kembali (PK) terhadap kepengurusan sah Partai Demokrat yang kini dipimpin Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

“Saya sebenarnya ingin sekali bertanya kepada Presiden Jokowi. Mengapa Presiden Jokowi mendiamkan langkah Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko yang terus mengganggu Partai Demokrat?” ujar Denny dalam tulisannya yang dimuat di laman Intergity Law Firms, dikutip Minggu (7/5/23).

Bukannya tanpa alasan Denny mengungkapkan bahwa Jokowi terkesan mendiamkan apa yang Moeldoko lakukan.

Baca Juga: Ahok Dibuat Keok, Profesor Mantan Pendukung Sebut Jokowi Tak Akan Membiarkan Anies Baswedan Menang Lagi di Pilpres 2024: 'Dia Mengambil...'

Bagi Denny, apa yang dilakukan Moeldoko tergolong manuver tingkat tinggi karena berisiko membuat hubungan Jokowi dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memburuk.

“Bukankah langkah politik Moeldoko itu merusak hubungan Presiden Jokowi dengan Presiden Keenam SBY?” ungkap Denny.

Menurut Denny, penjelasan pihak istana yang mengklaim Jokowi tak setuju dengan apa yang Moeldoko lakukan tetapi saat bersamaan tak bisa melarang sangat tidak masuk akal.

Baca Juga: Geger! Nilai Ganjar Tak Bisa Selesaikan Masalah Selama Memimpin Dua Periode, Warga Jawa Tengah Ini Pilih Dukung Anies Baswedan Jadi Presiden

Moeldoko yang oleh kubu Deli Serdang dinyatakan sebagai Ketua Umum Demokrat, lanjut Denny, tak masuk akal karena eks Panglima TNI tersebut tak pernah sekalipun jadi kader Demokrat.

“Pertanyaannya, sejak kapan Moeldoko menjadi anggota Partai Demokrat sehingga memenuhi syarat menjadi Ketua Umum? Apakah itu hak politik, atau sebagaimana dibahasakan dengan tepat oleh Romi, hanyalah pencopetan Demokrat?” lanjut Denny.

“Analoginya, kalau ada tindak pidana pencurian, apakah bisa dibenarkan hanya dengan berkilah itu hak hidup sang pencuri? Kalau benar tidak setuju, kenapa Presiden Jokowi membiarkan dugaan pencopetan Partai Demokrat oleh Moeldoko?” tambahnya.

Diamnya Jokowi terhadap manuver Moeldoko ini menurut Denny bermuara pada satu maksud yang sulit ditutupi.

Baca Juga: Pengakuan Pak Pendeta Sungguh Mengejutkan! Anies Baswedan Disebut Gelisah saat Tahu Ada Gereja yang Puluhan Tahun Tak Dapat IMB: 'Dia...'

Hal tersebut adalah mengganggu pencapresan Anies Baswedan dan koalisinya yang mana Demokrat yang kini dipimpin AHY sudah resmi mendukung Anies di Pilpres 2024.

“Tidak ada jawaban logis, kecuali Presiden Jokowi memang membiarkan dugaan pencopetan terus terjadi, untuk mengganggu Partai Demokrat, dan ujung akhirnya: mengganggu koalisi serta pencapresan Anies Baswedan,” jelasnya.