Surya Paloh Ditemui Menteri, Tanda Masih Berbaik Hatinya Jokowi: Itu Bukti Kepemimpinan...

Warta Ekonomi, Jakarta -

Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto buka suara terkait dengan manuver yang dilakukan oleh Luhut Binsar Pandjaitan.

Dirinya mengatakan manuver tersebut adalah bentuk kemurahan dari Presiden Joko Widodo alias Jokowi.

Baca Juga: Sibuk Pencitraan Guna Menjadi Penerusnya Jokowi, Ganjar Pranowo Dikuliti: Mundur Aja Sebagai Gubernur, Pak!

Menurutnya, presiden tetap membuka ruang dialog dengan Partai NasDem. Hal tersebut juga bukti masih terbukanya kesempatan untuk Surya Paloh.

"Buktinya, juga ada pertemuan antara Bapak Luhut (Menteri Koordinator Maritim dan Investasi) dengan Bapak Surya Paloh (Ketua Umum NasDem). Itu kan menunjukkan kepemimpinan yang membangun dialog tadi," kata Hasto kepada wartawan di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, Senin.

Dengan demikian, Hasto menyatakan bahwa pertemuan Luhut dengan Surya Paloh merupakan bentuk ruang dialog antara Jokowi dengan NasDem.

Hasto awalnya mengatakan bahwa politik tidak hanya dibangun atas formalitas kerja sama politik, tetapi juga memperhatikan aspek-aspek etika, aspek-aspek sinyal-sinyal kepemimpinan, arah-arah kebijakan dari Presiden Jokowi.

"Hal itulah yang juga harus dibaca, mengapa Bapak Presiden Jokowi di dalam pertemuan tersebut tidak mengundang Partai NasDem, tetapi sebagai sosok yang memang mengedepankan dialog, Pak Jokowi terbuka," kata Hasto.

Sementara di sisi lain, soal perlu atau tidaknya terhadap NasDem dilakukan reshuffle dari kabinet pemerintahan, Hasto menegaskan hal itu menjadi kewenangan Presiden Jokowi.

Menurutnya, soal reshuffle harus dilakukan dengan berbagai macam pertimbangan. Misalnya, untuk meningkatkan efektivitas Kabinet Indonesia Maju dan menjaga soliditas.

"Terkait dengan reshuffle, ini kan kewenangan sepenuhnya dari Presiden dan PDI Perjuangan sejak awal menyatakan tidak campur tangan terhadap hal tersebut," tuturnya.

Akan tetapi, ujar Hasto melanjutkan, ketika reshuffle dijalankan atas kehendak Presiden, perombakan tersebut harus melalui suatu pertimbangan untuk meningkatkan efektivitas Kabinet Indonesia Maju.

Baca Juga: Terkait Penjegalan Anies Baswedan, Manuver Cawe-cawenya Jokowi Disorot Tajam: Harus Jadi Negarawan, Bukan Petugas Partai

“Untuk menjaga soliditas dari seluruh jajaran kabinet yang dipimpin oleh Bapak Presiden Jokowi dan Kiai Haji Ma'ruf Amin, dan semuanya juga untuk memastikan agar proses transisi kepemimpinan 2024 ke depan dapat berjalan dengan baik," ujarnya.