Kejar Kemiskinan Ekstrem 0%, Wapres: Pengembangan KBN Harus Dibangun dan Diperdayakan

Warta Ekonomi, Jakarta -

Wakil Presiden (Wapres) RI, Ma'ruf Amin, mengatakan, pengembangan Kampung Bahari Nusantara (KBN) perlu untuk dibangun dan diberdayakan. Pasalnya, saat ini banyak masyarakat miskin di Indonesia berada di daerah pesisir.

Pada tahun 2021, dari total angka kemiskinan ekstrem di Indonesia, sekitar 12%-nya ialah rumah tangga masyarakat pesisir.

Baca Juga: Kemendes Percepat Langkah Menuju Indonesia Bebas Stunting dan 0 Persen Kemiskinan Ekstrem

"Jadi kalau memberantas kemiskinan ekstrem dan stunting itu berarti kuncinya adalah pemberdayaan masyarakat pesisir," jelas Wapres saat meresmikan KBN TNI AL Tahun 2022 secara serentak yang dilakukan di 68 Satuan Komando Kewilayahan, di Kepulauan Untung Jawa, Kepulauan Seribu, Senin (15/5/2023).

Wapres pun mengapreasi program KBN dengan lima kluster yang akan dikembangkan, yaitu edukasi, ekonomi, kesehatan, pariwisata, dan pertahanan. Wapres juga optimis bahwa kemiskinan ekstrem dapat diselesaikan pada tahun 2024 mendatang.

"Mudah-mudahan kalau untuk kemiskinan ekstrem kita insyaallah 2024 sudah selesai. Karena menurut World Bank, hanya tinggal 1,5%, insyaallah selesai," ucap Wapres.

Namun, lanjut Wapres, pemerintah masih membutuhkan waktu untuk menyelesaikan kemiskinan biasa (bukan kemiskinan ekstrem). Karena itu, pengembangan program KBN dan dapat berkolaborasi dengan program Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) guna memaksimalkan pemberdayaan masyarakat pesisir seperti budi daya ikan dan lainnya.

"Namun, kemiskinan yang dalam arti bukan ekstrem, kemiskinan biasa, itu akan memerlukan waktu yang lebih panjang karena melalui upaya KBN dan lainnya juga progran menteri kelautan," kata Wapres.

Sementara itu, Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KASAL) Muhammad Ali mengatakan, saat ini KBN baru terbangun sebanyak 68 dari pangkalan-pangkalan AL bergolongan kelas A dan kelas B. Dia mengatakan, berkaitan dengan kluster pertahanan, hal yang akan diutamakan ialah pulau-pulau terluar yang berbatasan dengan negara tetangga. Hal ini penting dilakukan karena wilayah terebut berkaitan dengan wilayah kedaulatan.

"Di beberapa pulau terluar memang sudah kita tempatkan pasukan, ada Marinir, ada TNI Angkatan Darat (AD), serta gabungan antara Marinir dan AD," ucapnya.

Kasal Muhammad menjelaskan, untuk beberapa pulau yang tidak berpenduduk telah ditepatkan pasukan Marinir. Sementara, pulau yang berpenduduk telah dilakukan pembinaan untuk meningkatkan aware terhadap sense of defense.

"Jadi dia tahu bagaimana wilayah negara batas batasnya seperti apa, dan dia melaporkan apabila terjadi hal-hal yang terkait dengan kegiatan ilegal terutama yang melanggar wilayah garis kedaulatan," tegasnya.