Transmigrasi Diminati, Gus Halim: Daftar Tunggu Lebih dari 5.000 KK

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar menyatakan, Program Transmigrasi makin diminati masyarakat. Saat ini daftar tunggu peserta transmigrasi sudah mencapai lebih dari 5.000 Kepala Keluarga (KK).

Pria yang akrab disapa Gus Halim ini mengungkapkan hal itu saat membuka Rakornas Transmigrasi dan Pembekalan Mahasiswa KKN-PPM di Grha Sabha Pramana Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta, DIY, Selasa (16/5/2023). Gus Halim mengatakan, Rakornas Transmigrasi ini sangat penting karena bersentuhan langsung dengam penyusunan RPJMN dan RPJP.

Baca Juga: Kemendes Percepat Langkah Menuju Indonesia Bebas Stunting dan 0 Persen Kemiskinan Ekstrem

"Rakornas ini akan sangat memberi warna Program Transmigrasi pada lima tahun hingga 20 tahun akan datang," katanya dalam pembukaan Rakornas yang juga dihadiri Wakil Ketua DPR, Abdul Muhaimin Iskandar, dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta.

Mendes PDTT berharap, peserta Rakornas serius merumuskan kebijakan agar masa depan transmigrasi makin cerah. Gus Halim lantas memaparkan sejumlah hal yang bakal dititipkan kepada Wakil Ketua DPR, Abdul Muhaimin Iskandar.

Pertama, hingga saat ini daftar tunggu yang ingin Transmigrasi khususnya dari Jawa dan Bali sudah mencapai lebih dari 5.000 KK. "Ini menandakan program transmigrasi masih sangat dibutuhkan masyarakat. Meski begitu, kita harus menyiapkan program yang sebagus mungkin agar transmigrasi bukan hanya sekadar memindahkan penduduk," kata Gus Halim.

Oleh karena itu, dibutuhkan dukungan Gus Muhaimin dalam perubahan undang-undang dan peraturan di bawahnya. Misalnya, kepemilikan lahan secara komunal menjadi sangat penting. Kemendes PDTT, lanjut Gus Halim, sudah berkoordinasi dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) dalam rangka mendukung kawasan transmigrasi untuk kepemilikan lahan secara komunal.

Kedua, saat ini keberangkatan transmigrasi harus disimbolkan dengan hand traktor dan mekanisasi pertanian. Ketiga, lahan yang diserahkan ke warga transmigrasi tidak lagi hanya 2 hektare, tapi minimal 3 hektare. Namun, lahan tersebut masih bersifat komunal.

"Hal ini harus dibarengi dengan perubahan undang-undang, itu kami berharap dukungan Gus Muhaimin Iskandar untuk pembaharuan kebijakan transmigrasi," kata mantan Ketua DPRD Jawa Timur ini.

Gus Halim juga berterima kasih atas dukungan Sekolah Tinggi Pertanahan karena Hak Penggunaan Lahan (HPL) milik Kemendes PDTT yang membutuhkan penanganan serius agar bisa dikelola sebaik-baiknya nantinya.

Gus Halim juga ucapkan terima kasih kepada UGM atas dukungan kepada Kemendes PDTT dalam banyak hal. "Kepada kepala daerah yang hadir, saya ucapkan terima kasih atas kerja samanya selama ini utamanya dalam pelayanan kepada transmigrasi," katanya.

Dalam kesempatan itu, Gus Halim memberikan penghargaan kepada 50 kepala daerah atas kerja keras dan kontribusinya terhadap pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi. Daerah yang memperoleh penghargaan meliputi daerah asal (pengirim) dan daerah tujuan (penerima) transmigrasi.

Penghargaan juga diberikan kepada 8 mahasiswa penerima Program Penjaringan Siswa Berprestasi di Kawasan Transmigrasi (PPSBKT). Mahasiswa penerima PPSBKT yang diberi penghargaan berasal dari 3 universitas, yakni Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto, Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang, dan Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (Unusia) Jakarta.

Sebelumnya, Dirjen PPKTrans Danton Ginting melaporkan, peserta Rakornas terdiri dari 50 kepala daerah, dinas yang membidangi ketransmigrasian dari 32 provinsi dan 87 kabupaten, mahasiswa penerima PPSBKT 45 orang, dan mahasiswa UGM yang akan melaksanakan KKN-PPM sekitar 1.000 orang.

"Poin yang menjadi perhatian dalam agenda ini adalah merumuskan arah kebijakan penyelenggaraan transmigrasi ke depan. Momentumnya adalah proses penyusunan RPJMN 2025–2029 dan RPJPN 2025–2045," kata Danton.