Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Government
Video
Indeks
About Us
Social Media

Soal Coldplay Dituduh LGBT, Sahroni Nasdem Ingatkan Negara Jangan Kalah dengan Kelompok Beratribut Apapun

Soal Coldplay Dituduh LGBT, Sahroni Nasdem Ingatkan Negara Jangan Kalah dengan Kelompok Beratribut Apapun Kredit Foto: Ist
Warta Ekonomi, Jakarta -

Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni menanggapi pernyataan Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Persaudaraan Alumni (PA) 212, Novel Bamukmin yang menolak dan mengancam bakal menggagalkan konser Coldplay, 15 November 2023 di Jakarta.

Novel sebelumnya menegaskan jika konser Coldplay tetap digelar di Jakarta, PA 212 akan mengepung bandara dan memblokade akses ke lokasi konser di Gelora Bung Karno (GBK).

Terkait hall itu, Sahroni menyebut pihak yang berhak memberi izin atau mencabut izin kegiatan itu hanyalah pihak berwajib.

"Kalau dari pihak kepolisian sudah memberi izin konser untuk Coldplay, yang bisa membatalkan, ya, cuma aparat berwajib. Jadi siapa pun, termasuk PA 212, tidak berhak untuk berbuat seenaknya," ujar Sahroni di Jakarta, Rabu (17/5).

Politikus Partai Nasdem itu lantas meminta Polri bertindak jika konser musik tersebut diganggu oleh aksi premanisme.

"Saya minta ini menjadi perhatian bagi aparat kepolisian untuk segera menindak jika ada aksi-aksi vandalisme dan premanisme yang berkedok apa pun itu nanti,” tutur Sahroni.

Pria asal Tanjung Priok, Jakarta Utara itu juga menyoroti kritik PA 212 yang menilai Coldplay pendukung LGBT.

"Kalau Coldplay di konsernya mempertontonkan LGBT, atheisme, dan spekulasi-spekulasi lainnya, ya aparat bisa setop itu acara, simpel aja," ujarnya.

Sahroni mengatakan penyelenggara tinggal meminta kepada pihak Coldplay agar jangan membawa isu LGBT dan semacamnya dalam konser tersebut.

"Dalam hal ini Polri bersama promotor yang akan bantu melakukan pendekatan, bukan malah seenaknya mengambil langkah premanisme untuk membubarkan acara," tegasnya.

Dia mengingatkan jangan ada siapa pun dengan simbol-simbol tertentu yang melampaui wewenang negara.

“Intinya tidak ada siapa pun dengan atribut apa pun yang bisa merasa lebih hebat dari negara. Kedudukan kita semua sama, harus patuh ke pemerintah dan aparat penegak hukum," tutur Sahroni.

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Editor: Ferry Hidayat

Advertisement

Bagikan Artikel: