Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Government
Video
Indeks
About Us
Social Media

PLN Gandeng Perusahaan China dalam Proyek Transisi Energi, PKS: Hati-hati!

PLN Gandeng Perusahaan China dalam Proyek Transisi Energi, PKS: Hati-hati! Kredit Foto: PKS
Warta Ekonomi, Jakarta -

Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKS, Mulyanto mengingatkan PT PLN untuk hati-hati dalam menjalin kerja sama pengembangan transisi Energi Baru dan Energi Terbarukan (EBET) dengan perusahaan konstruksi China.

Menurutnya, hal itu perlu dicermati karena PLN merupakan salah satu perusahaan yang nantinya akan ditugaskann oleh pemerintah dalam menjalankan program strategis nasional (PSN) terutama dalam sektor energi.

"Jangan sampai, kesalahan memilih vendor, menyebabkan program strategis nasional menjadi mangkrak atau membengkak biayanya," ujar Mulyanto dalam keterangan tertulis yang diterima, Selasa (22/5/2023).

Baca Juga: Kementerian ESDM: Suplai Energi Indonesia 2022 Naik 19%

Sebagaimana diketahui bahwa pekan ini PLN secara resmi menjalin kerja sama dengan China Communications Construction Dreging Co Ltd untuk membangun dan mengembangkan infrastruktur EBET di Indonesia.

Mulyanto mengatakan, seharusnya peristiwa yang terjadi pada proyek Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC) menjadi pelajaran berharga bagi manajemen PLN dalam memilih mitra kerja sama.

"Di proyek itu, Indonesia sangat dirugikan karena harus membayar bunga lebih besar dan waktu pekerjaan yang molor lebih lama. Dari proyek business-to-business, jadi melibatkan negara. Ujung-ujungnya Indonesia terjebak utang yang lebih besar," ujarnya.

Karenanya, ia meminta PLN tidak terburu-buru dalam membuat komitmen terkait megaproyek tersebut. Dengan kata lain, PLN harus cermat dan profesional dalam bekerja sama dengan perusahaan asing, serta mengutamakan negara yang sudah berpengalaman menjalani program transisi EBET. 

"Semua proyek strategis nasional tidak harus dikerjasamakan dengan perusahaan China. Apa memang sudah ada arahan seperti itu?" ucapnya.

Mulyanto menegaskan Indonesia adalah negara berdaulat yang tidak boleh diatur oleh kepentingan asing manapun.

"Berbagai kerja sama yang dikembangkan harus mengutamakan dan menguntungkan kepentingan nasional," tutupnya.

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Penulis: Djati Waluyo
Editor: Rosmayanti

Advertisement

Bagikan Artikel: