Belum Ada Investasi ke IKN, Pakar: Sebaiknya APBN 2024 Tidak Lagi Diberikan pada IKN

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengungkapkan bahwa masalah pertanahan menjadi penyebab investor belum mau masuk ke Ibu Kota Negara (IKN).

Investor menganggap skema pembelian tanah di IKN masih belum jelas, sehingga mereka belum merealisasikan investasi langsung di lapangan.

Menanggapi hal ini, Pakar Kebijakan Publik Narasi Institute, Achmad Nur Hidayat menyebut bahwa jika investasi tak kunjung terealisasi, pembangunan IKN seharusnya mempertimbangkan kemampuan dari APBN dan situasi keuangan global.

Baca Juga: Investor Sebut Skema Pembelian Tanah di IKN Belum Jelas, Jokowi Minta Bappenas Revisi UU IKN

“Miris, IKN belum memiliki investor pengganti sekelas Softbank, padahal dana yang digunakan APBN untuk IKN totalnya sudah mencapai Rp29 triliun yang terdiri APBN 2022 sebesar Rp5,1 triliun dan APBN 2023 sebesar Rp23,9 triliun,” kata Achmad melalui keterangan tertulis pada Rabu (23/5/2023).

Menurut Kepala Pusat Studi Ekonomi Politik UPN Veteran Jakarta tersebut, dana sebesar itu sudah setara dengan Program Keluarga Harapan (PKH) yang memiliki anggaran sebesar Rp28,7 triliun yang disalurkan pada 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Sementara itu, dana tersebut belum bisa membuahkan manfaat yang signifikan di IKN.

“Bila realisasi investor belum masuk sampai akhir 2023, sebaiknya APBN 2024 tidak perlu lagi diberikan kepada IKN. Alasannya, daripada membuang sumber daya kekayaan negara untuk IKN yang peminat investornya belum serius, sebaiknya APBN digunakan untuk memperkuat anggaran pembangunan SDM dan pendidikan serta mitigasi penurunan daya beli masyarakat dampak resesi global 2023,” jelasnya.