BNPP Harus Bersinergi, Mendagri Tito Ingatkan Misi Wujudkan Pemerataan Pembangunan di Indonesia

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta jajaran Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) mengawal pembangunan di daerah perbatasan. Dirinya meminta BNPP agar membuat konsep pembangunan di daerah perbatasan, terutama yang menjadi daerah prioritas.

BNPP juga perlu mengarahkan kementerian/lembaga terkait, yang menerima anggaran untuk mendukung pembangunan di daerah perbatasan, agar penggunaannya tepat sasaran. “Di pulau ini (membutuhkan) pembangunan, misalnya cold storage, atau membantu nelayan, dan lain-lain. Uangnya berarti di KKP (Kementerian Kelautan dan Perikanan) harus dialirkan ke sana (kebutuhan tersebut),” ujar Mendagri yang juga Kepala BNPP dalam keterangannya, Jumat (26/5/2023).

Baca Juga: Sambutan Meriah Publik Jatim ke Ganjar Dinilai Pengaruhi Psikologis Politik Kompetitor

Mendagri mengatakan, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) telah mengalokasikan anggaran untuk mendukung pembangunan di daerah perbatasan. Jumlah anggaran itu beragam setiap tahunnya. Pada 2020, Bappenas menganggarkan kurang lebih Rp9,4 triliun, Rp8,9 triliun pada 2021, Rp10,5 triliun pada 2022, dan Rp7,7 triliun pada 2023. Anggaran tersebut disebar ke sekitar 27 kementerian/lembaga.

“Kami sudah melakukan banyak pendekatan kepada Bappenas untuk mengalokasikan anggaran untuk membangun perbatasan, uangnya tidak perlu di BNPP, BNPP hanya lembaga koordinator,” ujar Mendagri.

Dia menekankan, jangan sampai anggaran yang sudah diberikan tersebut tidak digunakan untuk mendukung pembangunan di daerah perbatasan. Karena itu, rapat koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait dibutuhkan untuk menyamakan persepsi.

“Jadi koordinasi mulai dari perencanaan untuk sasaran mana dan uangnya berapa, kementerian/lembaga mana yang mengerjakan, dan kemudian juga berembuk dengan pemerintah daerah,” terang Mendagri.

Baca Juga: Yakin Akan Implementasi Pendidikan Numerasi Sekolah Dasar, Mendagri Tito: Demi Pembangunan SDM!

Koordinasi itu diharapkan dapat membuat anggaran betul-betul dimanfaatkan untuk pembangunan di daerah perbatasan. “Untuk itulah Rapat Koordinasi Pengendalian Pengelolaan Perbatasan Negara Tahun 2023 ini kami anggap menjadi sangat penting, dan di samping melakukan evaluasi yang sudah jalan apa yang kita lakukan di sisa tahun anggaran ini agar lebih fokus, sekaligus juga untuk perencanaan tahun depan,” tandasnya.