Isu MK Bakal Tetapkan Pemilu Sistem Proporsional Tertutup, Loyalis Jokowi: Yang Panik Ya Caleg-caleg Partai

Loyalis Presiden Joko Widodo (Jokowi) sekaligus Pegiat Media Sosial, Denny Siregar, ikut mengomentari kehebohan di balik isu Mahkamah Konstitusi (MK) yang disebut-sebut bakal mengesahkan Pemilu sistem proporsional tertutup.

Menanggapi hal ini, Denny Siregar menyebut sistem pemilu merupakan masalah internal partai, baik yang tertutup maupun terbuka seperti saat ini.

Baca Juga: Sistem Proporsional Terbuka Disebut Akan Diterapkan di Pemilu 2024, SBY Tanya ke MK: Apakah Ada Kegentingan dan Kedaruratan?

"Sistem proporsional terbuka/tertutup itu adalah masalah internal partai," cuit Denny Siregar di Twitter miliknya, dikutip Senin (29/5/2023).

Ia menuturkan, dalam pemilu sistem proporsional terbuka, masyarakat memilih langsung sosok calon legislatif (caleg) yang diusung oleh partai. Sementara sistem proporsional tertutup hanya memilih partainya saja.

"Selama ini terbuka, yg dicoblos bukan hanya partainya tapi calegnya. Trus mau bikin tertutup, coblos partainya aja," kata Denny.

Loyalis Ganjar Pranowo ini pun mengakui jika selama menjadi pemilih, ia tidak mengenal sosok caleg yang dicoblosnya. Sehingga, apa pun sistem pemilu yang diberlakukan tidak berpengaruh baginya.

"Lha gua aja ga kenal orang yg nyaleg, akhirnya maen tusuk aja Jadi ga ngaruh apa2," aku Denny Siregar.

Menurut dia, jika nantinya sistem proporsional tertutup benar-benar diterapkan, maka yang terpengaruh dan panik hanya caleg-caleg partai saja.

"Yang panik kalo sistem proporsional tertutup ya caleg2 partai. Krn yg nentukan siapa yg jadi dpr ya ketua partainya, bukan pemilih. Apalagi artis2 yg nyaleg, cuman jadi umpan doang spy partai itu menang. Belum tentu dia jadi anggota dpr. Itu fakta. Menyakitkan memang," tutup Denny.

Baca Juga: Pemilu Sistem Proporsional Tertutup Seperti Memaksa Rakyat ‘Beli Kucing dalam Karung’

Sebelumnya, isu MK bakal menetapkan pemilu sistem proporsional tertutup mencuat usai munculnya pernyataan dari Eks Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) era Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), yakni Denny Indrayana, yang mengaku mendapat informasi akurat terkait putusan MK tersebut.

Saat ini, MK memang tengah melakukan judicial review terkait penetapan sistem pemilu 2024 mendatang. Diketahui, dari 9 partai di parlemen, hanya PDIP yang mendukung sistem tertutup, sementara 8 partai lain menyatakan penolakan.