KORNAS Kritik Sikap Pimpinan Parpol di DPR RI yang Tolak Pemilu dengan Sistem Proporsional Tertutup: Kekanak-kanakan!

Presidium Kongres Rakyat Nasional (KORNAS), Sutrisno Pangaribuan angkat suara soal sikap pimpinan Parpol di DPR RI yang menolak pemilu dengan sistem Proporsional Tertutup terkait kabar Mahkamah Konstitusi akan mengabulkan penggunaan sistem tersebut.

Menurut Sutrisno, 8 pimpinan partai parlemen (minus PDIP) penolak sistem proporsional tertutup menunjukkan sikap kenakan-kanakan.

“Reaksi berlebihan yang ditunjukkan oleh pimpinan Parpol dan DPR atas rumor menunjukkan sikap kekanak- kanakan,” jelas Sutrisno dalam keterangan resmi kepada wartaekonomi.co.id, Rabu (31/5/23).

Sebagaimana diketahui, pimpinan partai di DPR RI mengeluarkan respons bersama terkait kabar perubahan sistem pemilu oleh MK. Salah satu yang jadi sorotan adalah DPR siap mengevaluasi anggaran MK apabila perubahan benar terjadi dilakukan.

Baca Juga: Geger! Nilai Ganjar Tak Bisa Selesaikan Masalah Selama Memimpin Dua Periode, Warga Jawa Tengah Ini Pilih Dukung Anies Baswedan Jadi Presiden

Menurut Sutrisno, sikap tersebut sudah berlebihan.

“Ancaman berupa evaluasi anggaran MK dan pengurangan bahkan pencabutan kewewenangan melalui revisi UU MK disampakan secara emosional. DPR secara emosional melakukan "show of force" terhadap MK yang tidak melakukan serangan apa- apa,” jelasnya.

“Kekuasaan kehakiman termasuk MK RI itu sejatinya harus bebas dari pengaruh apapun, termasuk tekanan politik. Maka seharusnya pimpinan Kobar TSPT tersebut menggunakanmekanisme formal, baik melalui peradilan, maupun perubahan UU,” tambahnya.

Baca Juga: Blak-blakan Mau Cawe-cawe di Pilpres 2024, Jokowi Telah Jujur Ingin Jegal Anies Baswedan? Demokrat Tegas: Jangan Salahkan Publik Jika...

Karenanya, alih-alih muncul di publik secara bersama-sama dan mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang membuat gaduh, Sutrisno meminta para pimpinan partai DPR RI bisa gunakan jalur hukum yang disediakan.

“Sebagai negara hukum, seharusnya pimpinan Kobar TSPT menempuh langkah hukum, atau mengusulkan rapat konsultasi antara lembaga tinggi negara melalui pimpinan DPR. Apa yang dilakukan Fraksi DPR danpimpinan Parpol Kobar TSPT sebagai upaya cari muka kepada rakyat sekaligus melakukan tekanan politik kepada MK,” jelasnya.