Dukung Akselerasi Program PSR di Indonesia, Warta Ekonomi Inisiasi Palm Oil Financing Forum

Green financing menjadi salah satu tren yang tengah booming, di mana penyaluran pendanaan dilakukan oleh sektor perbankan maupun institusi keuangan lain terhadap sektor yang berkelanjutan, seperti perkebunan kelapa sawit.

Dinamika perkembangan sektor industri perkebunan kelapa sawit di Indonesia memang masih menghadapi berbagai tantangan dan kendala, salah satunya berkaitan dengan sangat rendahnya implementasi program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) atau replanting.  

Baca Juga: Berkomitmen Salurkan Kredit ke Sektor Sawit untuk Realisasikan Program PSR Pemerintah, BRI Minta Petani Lakukan Hal Ini

Melihat keresahan ini, Warta Ekonomi menginisiasi Palm Oil Financing Forum: How Banks & Financial Institutions Support the Replanting Program untuk mendukung akselerasi program replanting sawit di Indonesia.

Kegiatan ini diselenggarakan secara hybrid yang diikuti oleh peserta dari Asosiasi Petani Sawit, Sektor Perbankan, Sektor Industri Keuangan, para profesional, akademisi, mahasiswa, hingga kalangan umum. 

Acara ini juga didukung oleh PT Pasifik Agro Sentosa, PT Pertamina (Persero), dan PT Triputra Agro Persada Tbk. 

Sementara itu, CEO & Chief Editor Warta Ekonomi Group, Muhamad Ihsan, menilai program PSR sangatlah dibutuhkan untuk keberlanjutan kelapa sawit Indonesia.

"Harapan kami selaku media agar stakeholder sejalan bersama-sama menuju kemajuan Indonesia, tentu kita semua paham program PSR memiliki urgensitas yang tinggi terhadap keberlanjutan kelapa sawit Indonesia, kami menginginkan ada kolaborasi dan sinergi secara terintegrasi, termasuk pihak perbankan," ujar Ihsan dalam sambutannya saat membuka acara pada Selasa (30/5/2023) di Menara Danareksa, Jakarta Pusat. 

Ihsan melihat perekonomian Indonesia terbilang kuat jika dibandingkan dengan perekonomian negara maju, seperti Jerman dan Amerika Serikat.

Jerman sendiri diketahui sudah memasuki fase stagflasi, sedangkan AS masih dalam tanda tanya besar terkait utangnya. 

"Kondisi-kondisi ini hebatnya kemungkinan besar tidak akan berpengaruh terhadap perekonomian Indonesia, salah satunya akibat kehebatan industri kelapa sawit. Jadi betapa pentingnya industri ini, selain ada 16 juta orang yang terlibat, juga membantu perekonomian kita," ucapnya.

Adapun, Staf Khusus Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian Bidang Penguatan Kerja Sama Ekonomi Internasional, Rizal Affandi Lukman, sebagai keynote speaker turut menyampaikan apresiasinya kepada Warta Ekonomi karena telah menyelenggarakan forum yang penting ini. 

"Kenapa penting? Karena PSR merupakan program pemerintah dalam rangka meningkatkan produktivitas hasil perkebunan petani kecil yang pada gilirannya dapat meningkatkan taraf hidup petani," kata Rizal. 

Lebih lanjut dikatakan Rizal, jika berpedoman pada umur kelapa sawit yang sekitar 25 tahun, maka dibutuhkan laju replanting sebesar 4-5 persen per tahun dari total lahan yang ditanami kelapa sawit untuk menghasilkan panen yang optimal. Pemerintah melalui BPDPKS saat ini telah menyiapkan dana untuk mendukung implementasi program PSR tersebut. 

"Tentunya program pemerintah saat ini belum mampu memenuhi seluruh biaya yang dibutuhkan untuk membangun kebun PSR. Hal ini membuat peluang bagi peran di luar pemerintah termasuk swasta dan lembaga keuangan perbankan menjadi sangat penting untuk menyukseskan program PSR tersebut," kata Rizal. 

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan/PPHP Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian (Kementan) Republik Indonesia, Prayudi Syamsuri, menyampaikan Pemerintah Indonesia melalui Dirjen Perkebunan Kementan telah menyiapkan Paket 5 in 1 Pengembangan Perkebunan Sawit Rakyat, yang mana PSR menjadi salah satu fokus program yang bertujuan untuk membantu petani agar lebih berkelanjutan.

Sementara itu, Kepala Bidang Perkebunan GAPKI, Aziz Hidayat, menyampaikan komitmen pihaknya dalam akselerasi program PSR melalui jalur kemitraan yang ditargetkan pada 2023 seluas 100 ribu hektare.

Dijelaskan Aziz, strategi akselerasi program PSR pola kemitraan oleh perusahaan mitra pekebun sawit rakyat, antara lain Sosialisasi dan Pendataan (sosialisasi program PSR, penjelasan skema kemitraan, penjelasan skema kredit dan pembiayaan, pendataan pekebun, dan pengumpulan berkas kelengkapan administrasi); Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Pekebun (Poktan, Gapoktan, Koperasi); serta Pendampingan Pelaksanaan Peremajaan Sawit (land clearing tanpa bakar, ketersediaan benih bermutu dan bersertifikat, penanaman, pemeliharaan, pengendalian hama penyakit, dan panen).

Ketua Umum DPP APKASINDO, Gulat Manurung, menyampaikan Perkebunan Kelapa Sawit Rakyat dalam satu dekade terakhir masih menghadapi banyak kendala di lapangan.

Kendala yang utama berkaitan dengan regulasi pemerintah terkait kawasan hutan dan yang kedua akselerasi program PSR khusus di tahun 2023 dengan pola 100 ribu hektare dan 80 ribu hektare yang memang belum optimal. 

Hadir dalam kesempatan tersebut, Division Head of Value Chain Assets & Product Development Division BRI, Natalia Veronica, menyebutkan pola pembiayaan PSR dalam siklus bisnis kelapa sawit dapat memanfaatkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebagai dana pendamping pada P1 – P3 hingga TM1 – TM2.

Pembiayaan KUR BRI ini dapat dilakukan dengan mekanisme individu dan/atau mekanisme kelompok dengan melibatkan mitra kerja sama sebagai off-taker (BUMN, Swasta, Koperasi). Adapun, pembiayan KUR yang dapat digunakan, yakni KUR Mikro dengan plafon sampai dengan Rp100 juta. 

Baca Juga: Kejar Target PSR, Pemerintah Minta Swasta, Perbankan, dan Lembaga Keuangan Bantu Pendanaan

Sementara itu, solusi yang ditawarkan BRI kepada individu petani agar mendapatkan dana pendamping untuk program PSR tersebut, yakni petani harus bermitra dengan Perusahaan Inti melalui Koperasi atau Kelompok Tani sehingga relatif tidak memiliki permasalahan SLIK maupun sedang menikmati Kredit Komersial.

Tidak hanya itu, manfaat lain jika bermitra, Perusahaan Inti sebagai avalist dapat melakukan pendampingan untuk teknis budidaya dan bibit yang berkualitas, dan apabila terdapat kekurangan pembayaran karena produksi kurang atau harga TBS turun, kekurangan kewajiban ditanggung Perusahaan Inti.