Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Kabar Sawit
Video
Indeks
About Us
Social Media

Wapres Ma'ruf Amin Minta BUMN dan Swasta Bantu Negara Biayai Infrastruktur Air

Wapres Ma'ruf Amin Minta BUMN dan Swasta Bantu Negara Biayai Infrastruktur Air Ma'ruf Amin | Kredit Foto: Ayu Rachmaningtyas Tuti Dewanto
Warta Ekonomi, Jakarta -

Wakil Presiden (Wapres) RI Ma'ruf Amin meminta BUMN dan pihak swasta untuk membantu pendanaan dalam memperbaiki kesenjagan pembiayaan infrastruktur air di Indonesia.

Pasalnya, dari kebutuhan sebesar Rp123,4 triliun untuk pemenuhan akses air minum 10 juta sambungan rumah, yang dibiayai APBN hanya sebesar Rp21 triliun dan APBD hanya sebesar Rp15,6 triliun.

Baca Juga: Wapres Ma'ruf Amin: Masih Banyak Masyarakat Belum Dapatkan Air Bersih

"Kendala yang dihadapi yaitu pembiayaan infrastruktur selain yang disediakan oleh pemerintah melalui APBN atau melalui apbd, itu belum mencukupi. Perlu ada pendanaan dari BUMN dan swasta kita ingin supaya dengan demikian bisa terpenuhi," ucap Wapres pada acara Indonesia Water and Wastewater Expo and Forum 2023 dengan tema "Pembiayaan Kreatif untuk Infrastruktur Air dan Sanitasi dalam Mendukung Ketahanan Iklim dan Keberlanjutan" di Bidakara Jakarta, Selasa (6/6/2023).

Menurut Wapres, permasalahan air, penyediaan air, dan pembiayaan infrastruktur untuk air dan sanitasi sangatlah penting untuk manusia dan mahkluk hidup. Dalam hal ini, pemerintah pun menargetkan bahwa air bersih dan sanitasi harus terpenuhi di tahun depan.

"Kita ingin perusahaan air minum di seluruh Indonesia (PDAM) itu bisa dapat menyediakan air yang layak, yang sehat, dan ini saya kira yg menjadi target kita," jelas Wapres.

Dari data Kementerian Kesehatan (Kemenkes), sekitar 7 dari 10 sumber air rumah tangga tercemar limbah. Kelangkaan air bersih dan sanitasi yang layak juga kerap menyertai daerah yang tingkat kemiskinan dan ketimpangannya tinggi.

Sementara itu, laporan Organisasi Meteorologi Dunia menyebutkan sejumlah 3,6 miliar penduduk dunia tidak mendapat akses air bersih yang layak, setidaknya selama sebulan dalam setahun pada 2018. Jumlah tersebut diperkirakan bertambah hingga 5 miliar orang nanti pada 2050.

"Oleh karena itu, penyediaan air bersih serta sanitasi yang layak tidak dapat ditawar. Dalam RPJMN 2020–2024, Pemerintah menargetkan 100% rumah tangga memiliki akses air minum layak pada 2024, termasuk 15% akses air minum aman, dan 30% akses air minum perpipaan," ujarnya.

Menurut Wapres, masih terdapat celah yang signifikan dalam pencapaiannya. Pasalnya, pada tahhun 2022 akses masyarakat ke sumber air minum layak mencapai 91%. Sedangkan akses air minum aman hanya 11,8% dan akses air minum perpipaan baru menjangkau 20,69%.

Baca Juga: Wapres Ma'ruf Amin dan DPD Dorong Islamic Financial Center Jadi Hub Keuangan Ekonomi Syariah Dunia

Sedangkan untuk sanitasi, dalam amanat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) ialah dapat terwujud 90% akses sanitasi layak. Termasuk di dalamnya 15% rumah tangga memiliki akses sanitasi aman, dan penurunan angka defekasi di tempat terbuka hingga 0% pada akhir 2024.

"Pencapaian akses air minum dan sanitasi sesuai target RPJMN tersebut akan mendukung percepatan tujuan ke-6 pencapaian SDGs di tahun 2030, yakni air bersih dan sanitasi layak yang berkelanjutan bagi semua," tegas Wapres.

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Penulis: Ayu Rachmaningtyas Tuti Dewanto
Editor: Ayu Almas

Tag Terkait:

Advertisement

Bagikan Artikel: