Aksi Nyata Pengembangan Ekosistem Syariah di Indonesia, Wapres Apresiasi Bintan Inti Halal Hub

Pemerintah berkomitmen menjadikan Indonesia sebagai pusat produsen halal dunia pada tahun 2024. Dalam skala makro, berbagai kebijakan dan program telah disusun, di antaranya melalui pembentukan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) dan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS).

Dalam skala mikro, program-program tersebut telah menyasar langsung ke masyarakat, salah satunya melalui Bintan Inti Halal Hub (BIHH) yang telah berhasil mengekspor produknya ke mancanegara.

Baca Juga: Tingkatkan Ekonomi dan Keuangan Syariah di Bintan Kepri, Wapres Ma'ruf Amin Tekankan 3 Poin

"Halal hub internasional yang dikunjungi Wakil Presiden di kawasan Industrial Estate Bintan itu sudah aktif industrinya," papar Staf Khusus Wakil Presiden (Wapres) Bidang Komunikasi dan Informasi yang juga Jubir Wapres, Masduki Baidlowi, dalam keterangan persnya di Kantor Sekretariat Wakil Presiden, Jl. Kebon Sirih Nomor 14, Jakarta, Jumat (9/6/2023).

Dia menjelaskan, "Industrial Estate tersebut sudah mulai melakukan ekspor ke berbagai negara. Bahkan, ekspor coconut (kelapa) yang menjadi basis industri disitu sudah melakukan ekspor ke empat benua."

Lebih lanjut Masduki menyampaikan, keberhasilan BIHH dalam memproduksi produk halal berkualitas ekspor, diharapkan Wapres dapat menjadi inspirasi serta motivasi bagi daerah lain di Indonesia dengan produk unggulannya masing- masing.

"Jadi ibarat bus, itu sudah ada busnya [regulasi], sudah ada supirnya [KNEKS dan KDEKS], butuh penumpang [pelaku industri dan konsumen]. Nah penumpangnya inilah yang dimaksud oleh Wapres adalah pelaku usaha yang ada di kawasan industri halal," papar Masduki.

"Dalam konteks ini, Wapres mengapresiasi pelaku industri saat kunjungannya [ke BIHH] kemarin," tambahnya.

Menurut Masduki, Wapres pun menilai, keberhasilan pembentukan halal hub ini akan bergantung pada afirmasi yang diberikan oleh para pemangku kepentingan yang terkait kepada para pelaku usaha.

"Kalau misalnya ada hub halal internasional seperti itu, kira-kira kemudahan-kemudahan apa saja, apakah perizinan, insentif, dan seterusnya. Itulah yang diharapkan Wapres supaya Gubernur ataupun Pemerintah Pusat dapat memberikan kemudahan- kemudahan itu," imbuhnya.