Heboh Soal Kontrak Politik dengan PDIP, Apakah Ganjar Pranowo Akan Diatur-atur Jika Jadi Presiden? Aktivis: Sangat Mungkin, Dia Itu...

Kabar bocornya kontrak politik yang menyebut PDIP akan berkuasa sepenuhnya menentukan kabinet apabila Ganjar Pranowo jadi presiden ramai dibincangkan. Hal ini salah satunya diungkapkan oleh Politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Ade Armando.

Merespons hal ini, Aktivis yang juga advokat Ahmad Khozinudin menilai hal yang wajar apabila kontrak politik tersebut benar adanya. Hal ini karena Ganjar hanyalah petugas partai alias pesuruh Megawati sehingga tak bisa berbuat banyak.

“Apakah mungkin bagi seorang Ganjar itu diatur oleh partai? ya sangat mungkin. Disuruh taken kontrak kalau nanti jadi presiden menteri itu yang ngatur partai ya sangat mungkin, lah wong dia petugas partai,” ujar Khozinudin di kanal Youtubenya, dikutip Rabu (14/6/23).

“Sudah ditegaskan Ganjar itu adalah petugas partai. Namanya petugas, Bisa nggak petugas itu melawan arahan pemimpinnya? ya nggak bisa,” tegasnya.

Baca Juga: Apes Kuadrat... Ganjar Pranowo Tolak Timnas Israel, Pemilih di Wilayah Kemenangan Jokowi Diprediksi Bakal Mendukung Penuh Prabowo Subianto

Menurut Khozinudin, sebagai partai asal Ganjar dan juga punya hak untuk memajukan sendiri capresnya, PDIP wajar apabila “meminta” lebih banyak keuntungan jikia tujuan menang tercapai.

Ia mengibaratkan PDIP punya “saham” paling besar di koalisi nanti.

“Sebenarnya informasi itu bukan hal yang baru ya karena PDIP Ya tentu sebagai partai tunggal yang tanpa dukungan partai lainnya pun bisa mencalonkan ganjar,” jelasnya

“Tentu kita bisa anggap sebagai pemilik saham mayoritas terhadap Ganjar Pranowo,” tambahnya.

Sebelumnya, Ade Armando mengaku mendapat kabar bahwa ada kontrak politik yang menyebut PDIP akan berkuasa sepenuhnya terhadap kabinet apabila Ganjar berhasil jadi presiden.

"Saya dapat kabar, Ganjar sudah meneken kontrak dengan PDIP bahwa kalau dia jadi presiden, penentuan orang-orang yang jadi menteri dan menempati posisi strategis akan ditentukan oleh PDIP. Ini perlu segera diklarifikasi karena info ini sudah beredar cukup luas. Mudah-mudahan salah," kata Ade dalam cuitannya di akun twitter pribadinya beberapa waktu lalu.

Baca Juga: Rocky Gerung Sebut Lembaga Survei 'Calo', Ade Armando Bantah Keras: Ngawur! Saya Menjadi Saksi...

Merespons hal ini, Ketua DPP PDIP, Said Abdullah membantah kabar adanya kontrak politik tersebut. Ia mengklaim kabar tersebut tidak benar.

"Jadi saya tegaskan tidak ada kontrak politik apapun antara PDI Perjuangan dengan Pak Ganjar Pranowo. Satu satunya kontrak politik beliau dengan PDI Perjuangan adalah menjalankan cita cita perjuangan partai, yakni menyejahterakan rakyat," ujar Said, Selasa (13/6/23).