Pemerintah Izinkan Ekspor Pasir Laut, Faisal Basri: Kita Tak Bisa Lagi Ekspor dengan Cara Berpikir!

Warta Ekonomi, Depok -

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut belakangan menjadi kontroversi dalam masyarakat. Pasalnya dalam aturan tersebut, Jokowi mengizinkan hasil sedimentasi berupa pasir laut bisa diekspor keluar negeri apabila kebutuhan dalam negeri tercukupi.

Ekonom Institute For Development of Economics and Finance (Indef) Faisal Basri mengkritik pemerintah yang saat ini ingin ekspor dengan cara mudah, sehingga tidak berpikir mengenai dampak ekologi yang akan ditimbulkan.

“Apa yang dilakukan pemerintah, keruk (pasir laut) tidak pakai otak. Ekspor pasir laut ini seolah-olah lebih bagus buat lingkungan laut, katanya untuk memperdalam lautan, segala macam. Intinya karena kita tidak bisa lagi mengekspor dengan cara berpikir,” kata Faisal, dikutip dari kanal Youtube Bisniscom pada Rabu (14/6/2023).

Baca Juga: Sektor Manufaktur Makin Lesu, Indonesia Mulai Alami Gejala Dini Deindustrialisasi?

Ia lantas mengkritik dalih pemerintah yang mengatakan bahwa ekspor pasir laut akan diawasi dengan ketat, sehingga tidak merusak ekosistem laut. Menurutnya, bagaimana pun cara pengerukan pasir lautnya, pasti akan merusak ekosistem perairan laut.

“Tapi tahu enggak cara mengekspor pasir laut seperti apa? Disedot, biota lautnya hancur. Coba kalau Anda menyedot air di akuarium yang ada rumput lautnya hancur lebur kan, jadi keruh airnya, laut itu kan akuarium dunia. Itu triliunan memang pendapatannya buat si pengusaha,” ujarnya.

Ia mengatakan, elite-elite Indonesia hanya ingin pendapatan yang cepat tanpa berbisnis untuk mengembangkan industri dalam negeri. Padahal, ia menyebut aspek riset dan pengembangan merupakan hal yang terpenting untuk pembangunan industri jangka panjang.

“Karena elite-elite negara ini ingin pendapatan yang cepat. Berindustri tidak bisa seperti itu, harusnya menyekolahkan, harus mengembangkan struktur industrinya, bahan bakunya, ada risetnya. Riset di Indonesia cuma 0,208% dari PDB, hanya lebih tinggi dari Myanmar dan Angola,” bebernya.

Dengan demikian, Faisal mengatakan bahwa seluruh kekayaan Indonesia saat ini hanya dimanfaatkan untuk memakmurkan oligarki.

“Jadi bumi, air, daratan, dan isi lautan untuk sebesar-besarnya kemakmuran oligarki. Mereka sadar sedemikian parahnya yang telah mereka lakukan sehingga mereka takut. Makanya siapa pun presidennya atau wakil presidennya, harus yang memberikan jaminan mereka enggak diotak-atik. Ini yang ngeri, nanti ujung-ujungnya negara ini jadi rusak,” tandasnya.