Terlalu Membebani Anggaran Negara, Ekonom Sebut Penerimaan CPNS Baru 2023 Tak Diperlukan

Warta Ekonomi, Jakarta -

Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik Narasi Institute, Achmad Nur Hidayat menilai rekrutmen CPNS 2023 tidak diperlukan.

Hal ini Achmad sampaikan berdasarkan APBN 2023 yang telah disetujui pada Rapat Paripurna DPR ke-7 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2022-2023 pada september 2022 lalu. Achmad menilai memang pada awalnya pemerintah tidak pernah merencanakan membuka penerimaan CPNS di tahun 2023.

“Dalam ketentuan tersebut tidak ada anggaran untuk membayar gaji PNS baru. Ini artinya tidak ada niat pemerintah membuka penerimaan PNS baru,” ujar Achmad dalam keterangan resmi yang diterima wartaekonomi.co.id, Rabu (14/6/23).

Achmad menilai penerimaan CPNS di 2023 tak perlu dilakukan mengingat kondisi APBN yang menurutnya terbatas.

Baca Juga: Kalau Semua Berjalan Mulus, Anies Baswedan Disebut Jadi yang Pertama Mengumumkan Cawapres, Siapa yang Akan Dipilih?

“Tidak ada urgensi melakukan penerimaan PNS disebabkan APBN 2023 memiliki kemampuan yang terbatas,” ujarnya.

Lanjut Achmad, dalam APBN 2023, belanja pegawai naik menjadi Rp 442,6 triliun atau 2,10% PDB. Bersumber dari belanja untuk gaji dan tunjangan sebesar Rp 177,9 triliun; honorarium, lembur, tunjangan khusus Rp 95 triliun, dan kontribusi sosial sebesar Rp 169,7 triliun.

Tercatat pada APBN 2023, Belanja pegawai naik sebesar 2.10 persen PDB, namun kenaikan tersebut sama seperti 2020, 2021 dan 2022 (kenaikan kisaran (2,10-2.28%) di mana tahun tersebut tidak ada penambahan CPNS baru.

Ahmad mengungkapkan desain kebijakan pegawai sipil negara adalah efisiensi sebagaimana yang tertulis dalam dokumen KEM PPKF 2023. Dengan penerimaan baru menurutnya ada ketidakkonsistenan.

“Penerimaan Baru CPNS 2023 bila dipaksakan ada artinya kebijakan pengelolaan anggaran negara menjadi tidak konsisten, tidak pruden dan tidak efisien,” ungkapnya.

Baca Juga: Untung Belum Tentu, Generasi Mendatang Harus Tanggung Warisan Utang Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung Kebanggaan Jokowi!

Lanjutnya, pemerintah menyatakan bahwa pada kebijakan reformasi birokrasi pada 2023 yang dilakukan adalah inovasi layanan publik digital, sistem pemerintahan berbasis elektronik (e-office), mekanisme reward and punishment, right sizing organisasi dan personil pemerintahan, dan perumusan design reformasi pensiun.

“Penambahan PNS baru menyebabkan organisasi PNS tidak right sizing, terlalu gemuk dan terlalu membebani anggaran negara,” tegasnya.

Untuk diketahui, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas mengatakan, pemerintah akan membuka rekrutmen calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) pada tahun 2023, dengan kuota lebih dari 1 juta orang.