Jokowi Tawarkan IKN ke Warga Singapura, Pengamat: Hal yang Tidak Relevan

Warta Ekonomi, Yogyakarta -

Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan pidato dalam Ecosperity Week 2023 yang diadakan Temasek Foundation di the Sands Expo & Convention Centre, Singapura, Rabu (7/6/2023).

Dalam kesempatan itu, Jokowi membicarakan beberapa hal, mulai dari Pilpres, transisi energi hingga Ibu Kota Nusantara (IKN). Salah satu poin yang disorot adalah bagaimana Jokowi mempromosikan IKN pada warga Singapura.

Pakar Kebijakan Publik Narasi Institute, Achmad Nur Hidayat menilai pernyataan Jokowi ini sebagai hal yang tidak relevan dengan permasalahan IKN sebenarnya.

Baca Juga: PGN Bangun Infrastruktur Gas Bumi di IKN, Klaim Dapat Turunkan 45.852 Ton Emisi CO2 Per Tahun

“Masalah IKN sebenarnya adalah skema investasi tidak masuk sense kalangan investor. Investor tidak melihat ada skema menguntungkan dalam point of view mereka. Bukannya memperbaiki skema investasi IKN menjadi profitable di mata investor malah Presiden seperti agen marketing developer yang tidak meng-address masalah investasi sebenarnya,” ujar Achmad melalui keterangan tertulisnya, yang dikutip Kamis (15/6/2023).

Menurut Achmad, dari sisi pertahanan dan keamanan, IKN adalah simbol kekuatan dan kedaulatan negara. Dia menilai keberadaan klaster pemukiman milik Warga Negara Asing (WNA) akan menjadi hal yang membahayakan jika berada di zona IKN.

Dalam keterangan yang sama, Achmad menyebut ada tiga alasan mengapa belum banyak investor yang tertarik dengan IKN. Pertama, investor tidak yakin IKN akan berkelanjutan, dan dikhawatirkan hanya menjadi proyek sebelum pemilu berlangsung.

Kedua, investasi IKN tidak memenuhi skema investasi yang menguntungkan dan tidak memenuhi internal rate of return (IRR) atau tingkat pengembalian modal minimal. Ketiga, investor seperti UEA, Qatar, dan Saudi Arabia melihat investasi ke luar negeri memiliki risiko besar khususnya di saat geopolitik dunia sedang tegang.

“Upaya memperbaiki reputasi IKN tidak dapat dilakukan dengan cara mempertahankan konsep lama. IKN tidak harus di Kalimantan Timur dan pemerintah memerlukan strategi penundaan untuk menyakinkan investor bahwa akan ada konsep baru IKN yang lebih memiliki kepastian hukum, jumlah penduduk mencukupi dan imbal hasil yang menguntungkan,” tukas Achmad.