Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Kabar Sawit
Video
Indeks
About Us
Social Media

Aturan Satu Keluarga Satu Partai Ala PDIP Dinilai Buat Kader Lebih Produktif

Aturan Satu Keluarga Satu Partai Ala PDIP Dinilai Buat Kader Lebih Produktif Ilustrasi Kaesang Pangarep. | Kredit Foto: Wafiyyah Amalyris K
Warta Ekonomi, Jakarta -

PDIP mengingatkan Kaesang Pangarep terkait aturan di mana satu keluarga harus berasal dari satu partai yang sama. Aturan yang tertuang dalam AD/ART itu kembali menjadi perbincangan lantaran putra Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu berwacana untuk maju di Pilwalkot Depok.

Pengamat politik Universitas Pelita Harapan (UPH), Emrus Sihombing, mengatakan adanya aturan tersebut tentu memiliki dampak positif bagi partai. Sehingga ideologi para kader tetap seirama dengan anggota keluarga yang ingin terjun ke politik.

Baca Juga: Pandangan PDIP Tak Jadi Pertimbangan dalam Sidang Putusan Sistem Pemilu

"Saya melihat aspek sosilogi, aturan satu keluarga satu partai itu agar seirama langkah politiknya. Baik di dalam maupun luar partai jadi napas politik jadi sama, baik sebagai keluarga maupun kader partai itu," katanya saat dihubungi.

Dia menilai adanya aturan tersebut akan membuat kader lebih produktif jika dibandingkan dengan satu keluarga tetapi berbeda partai. Sehingga, menurut Emrus, ini akan memberikan dampak positif bagi internal partai.

"Saya pikir itu lebih produktif dibanding satu keluarga beda partai. Pasti aliran politiknya beda," ujarnya

Emrus menerangkan perbedaan sikap politik dalam satu keluarga tentu berbahaya bagi kepentingan partai. Sebab, tidak menutup kemungkinan mereka bisa saling membocorkan rahasia partai.

"Mungkin enggak satu keluarga itu saling membocorkan? Bisa dong. Maka aturan satu partai itu ada sisi positifnya," bebernya.

Baca Juga: Kaesang Pangarep Bikin Video Klarifikasi soal Jadi Cawalkot Depok: Sudah Dapat Izin dan Restu Keluarga, Insya Allah Siap

Meski begitu, dia mengingatkan aturan yang diterapkan dalam satu organisasi atau partai merupakan hasil kesepakatan bersama sehingga kader yang tidak sesuai dengan aturan tersebut bisa keluar.

"Negatifnya, keluarga itu tidak punya kemerdekaan politik. Karena mereka berada dalam satu gerbong. Mereka menjadi suka tidak suka menjadi terbelenggu oleh partai itu. Jadi selalu ada positif dan negatif," tutup Emrus.

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Editor: Ayu Almas

Advertisement

Bagikan Artikel: