Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Kabar Sawit
Video
Indeks
About Us
Social Media

Negara Berkembang Butuh Rp79.480 Triliun Hindari Bencana Iklim, Sri Mulyani: Duit dari Mana?

Negara Berkembang Butuh Rp79.480 Triliun Hindari Bencana Iklim, Sri Mulyani: Duit dari Mana? Kredit Foto: Instagram/Sri Mulyani Indrawati
Warta Ekonomi, Jakarta -

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan jumlah biaya bagi seluruh negara-negara berkembang dunia untuk menghindari terjadinya bencana perubahan iklim (climate change).

Hal tersebut disampaikannya di tengah-tengah agenda menghadiri Paris Summit 2023 dalam acara Pertemuan "A New Global Financing Pact for Climate Change", di Paris, Prancis.

Baca Juga: Sri Mulyani Dorong Anak Muda Indonesia Ikuti Jejaknya Berkarier di Bank Dunia

"Menurut Nick Stern-Amar Battachara diperlukan investasi senilai US$500 miliar sampai dengan 1 triliun (2019-2025) dan meningkat menjadi US$2,4 triliun hingga 2030," kata Sri Mulyani, lewat unggahan di Instagram @smindrawati, dikutip Jumat (23/6/2023).

Namun, lanjut Sri Mulyani, jumlah tersebut meroket pasca dunia dilanda pandemi. Dia berujar, nilai investasi yang diperlukan kini semakin besar, yakni US$5,3 triliun atau Rp79.480 triliun (dalam kurs Rp15.000).

"Untuk perspektif (perbandingan) GDP Indonesia saat ini sekitar US$1,24 triliun. Dari mana dana sebesar ini dapat diperoleh?" pungkasnya.

Sri Mulyani lalu mengatakan, dalam pertemuan itu, sumber dana untuk membiayai investasi di negara-negara berkembang dalam rangka menghindarkan dunia dari bencana perubahan Iklim menjadi fokus pembahasan.

"Prinsip pembangunan yang berkelanjutan (Sustainable Development Goals) harus tidak menciptakan trade off (pilihan) antara usaha mengatasi kemiskinan dan upaya menghindari perubahan iklim," ujarnya.

Menurut Sri Mulyani, setiap negara memiliki kedaulatan dan langkah untuk melakukan program climate change. Oleh karena itu, diperlukan upaya lebih besar dan reformasi dari lembaga multilateral dalam mendukung negara berkembang untuk mencapai tujuan pembangunan.

"Peran sektor swasta sangat penting dan diperlukan namun diperlukan upaya untuk menangani isu risiko dan instrumen katalis untuk mencapai hal tersebut," kata dia.

Sri Mulyani menilai diperlukan mekanisme monitoring dan akuntabilitas pada komitmen negara maju dan dunia dalam pembiayaan dan pelaksanaan program perubahan iklim.

"Perubahan iklim adalah ancaman bagi seluruh kemanusiaan dan dunia. Kerja sama global merupakan keharusan. Namun untuk mewujudkan itu sungguh tidak mudah dalam situasi dunia yang makin terfragmentasi," tandasnya.

Baca Juga: Datangi Menkeu Inggris, Sri Mulyani Bahas Transisi Energi Hingga Perang Rusia-Ukraina

Bendahara Negara itu menegaskan Indonesia akan terus berpartisipasi aktif dan konstruktif dalam ikut menjaga ketertiban dan keselamatan dunia berdasarkan perdamaian abadi, kemerdekaan, dan keadilan sosial.

"Itu perintah konstitusi kita," tutup Sri Mulyani.

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Penulis: Alfida Rizky Febrianna
Editor: Ayu Almas

Advertisement

Bagikan Artikel: