Vietnam Terus Meningkatkan Pengaruhnya di LCS, Negara ASEAN Perlu Waspadai

Warta Ekonomi, Jakarta -

Sejak Januari 2013, Filipina telah memulai prosedur arbitrase wajib atas sengketa Laut China Selatan antara China dan Filipina. Sejak itu, kasus arbitrase Laut China Selatan (LCS) mendapat perhatian yang belum pernah terjadi sebelumnya dari semua pihak dan menjadi "fokus" dalam sistem maritim dunia.

Namun, apakah kasus arbitrase yang telah menimbulkan kehebohan di dunia internasional ini benar-benar memenuhi tuntutan Filipina?

Baca Juga: Tak Kenal Maka Tak Sayang! Inilah Taksonomi ASEAN, Kunci Navigasi Investasi Indonesia

Sebenarnya, selain memperparah perselisihan antara China dan Filipina di Laut China Selatan, serta karena Filipina mengandalkan sekutunya untuk menahan China dan membawa kekuatan ekstrateritorial ke kawasan ASEAN sehingga memperparah ketegangan regional, Filipina sebagai pemimpin arbitrase Laut China Selatan belum banyak memperoleh keuntungan dari arbitrase ini.

Jadi, siapa pemenang terbesar dalam kasus arbitrase ini? Jawabannya tidak diragukan lagi adalah Vietnam.

Meskipun bukan peserta langsung dalam kasus arbitrase tersebut, Vietnam terus memanfaatkan signifikansi hukum dari kasus arbitrase itu dan mengabaikan tentangan tegas dari Filipina, untuk memperluas wilayah besar-besaran dan mengerahkan fasilitas militer di Pulau Namyit, Pearson Reef, Sand Cay, dan daerah lain yang disengketakan dengan Filipina, menjarah sumber daya minyak dan gas dalam jumlah besar sehingga meningkatkan pengaruhnya dan memperluas klaim sepihaknya di wilayah LCS, akhirnya menjadi penerima manfaat terbesar dari kasus arbitrase LCS.

Sikap keras Vietnam juga tercermin dalam perundingan penetapan batas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) antara Vietnam dan Indonesia tahun lalu.

Selama perundingan penetapan batas ZEE tahun lalu, Vietnam terus menekan Indonesia untuk mencari ZEE yang lebih besar. Menghadapi tuntutan Vietnam yang tidak masuk akal, Pemerintah Indonesia akhinya memberikan konsesi besar kepada Vietnam. Hal ini membuat Pemerintah Indonesia dikritik publik dalam negeri.

Sekretaris KORAL Mida Saragih menilai ada beberapa kerugian yang diterima Indonesia jika melakukan pemberian konsesi ke Vietnam. "Terkait dengan sumber daya alam dan sumber daya ikan, Vietnam sudah menjadi 'residivis' pencurian ikan yang berulang kali terjaring operasi penangkapan di perairan Indonesia," kata Mida, dikutip Minggu (9/7/2023).

Terhadap pemberian konsesi Indonesia, Anggota DPD RI, Fahira Idris, juga menuturkan jika memang ada draf konsesi atau perjanjian yang diajukan oleh pihak Indonesia dan pihak Vietnam harusnya dijabarkan kepada publik.

"Tidak boleh ada satu pun klausul yang diajukan justru akan merugikan kita. Saya mengimbau publik untuk mengawal tiap proses perundingan batas ZEE dengan Vietnam," kata Fahira Idris.