Maka dari itu, ia berharap pemerintah bisa meninjau ulang kebijakan yang merugikan bagi Indonesia.
"Apakah kita masih mengizinkan pembangunan smelter kelas dua yang menghasilkan NPI dan Feronikel, barang setengah jadi dengan kandungan nikel yang rendah? Bisa habis cadangan nikel kita dan logam ikutannya terkuras. Belum lagi nilai tambah yang tidak seberapa bagi ekonomi nasional," ungkapnya.
Karenanya, model kerja sama pengolahan nikel ini harus dievaluasi secara sungguh-sungguh dan transparan. Jangan sampai Indonesia justru nombok karena terlalu banyak insentif yang diberikan.
Baca Juga: Negara Maju & Lembaga Dunia Kritik Hilirisasi RI, Luhut: Kita Harus Lawan!
"Belum lagi ekses sosial-politik keberadaan TKA dari China. Kasus bentrok antara TKA dan pekerja lokal yang menewaskan pekerja beberapa waktu lalu menjadi pelajaran berharga bagi kita," tutupnya.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Penulis: Djati Waluyo
Editor: Rosmayanti
Advertisement