Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Government
Video
Indeks
About Us
Social Media

Isu Ketahanan Pangan Makin Serius, Indonesia Dorong Kolaborasi Sektor Keuangan dan Pertanian di Kawasan ASEAN

Isu Ketahanan Pangan Makin Serius, Indonesia Dorong Kolaborasi Sektor Keuangan dan Pertanian di Kawasan ASEAN Kredit Foto: Sufri Yuliardi
Warta Ekonomi, Jakarta -

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mendorong pentingnya kolaborasi lintas sektor di kawasan ASEAN untuk mengatasi isu ketahanan pangan dan dampaknya. Kolaborasi ini diwujudkan melalui forum ASEAN Finance and Agriculture Join Forum on Food Security yang digelar di Yogyakarta pada Kamis (13/7/2023).

Forum bersama jalur keuangan dan pertanian yang mendiskusikan agenda ketahanan pangan di kawasan ini merupakan bagian dari inisiasi Indonesia dalam kerja sama ASEAN melalui jalur pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral ASEAN (AFMGM).

Baca Juga: Inkoppas, Sinolib, dan Caesium Lab Bersinergi Wujudkan Ketahanan Pangan dan Energi

Forum yang bertujuan untuk membentuk kerangka kerja sama antarsektor di ASEAN ini dibuka oleh Kepala Pusat Kebijakan Regional dan Bilateral Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu, Yogi Rahmayanti. 

"Bersamaan dengan pertumbuhan penduduk, perubahan iklim, dan berbagai tantangan sosial ekonomi, ketahanan pangan menjadi semakin penting untuk dibahas. Forum ini menjadi sarana kolaborasi dua sektor yakni keuangan dan pertanian," ungkap Yogi dalam keterangannya, dikutip Minggu (16/7/2023).

Ia menjelaskan sektor keuangan menyediakan sumber daya, investasi, dan keahlian yang diperlukan untuk mendukung pembangunan pertanian. Sementara itu, sektor pertanian memastikan produksi, distribusi, dan keterjangkauan makanan bergizi untuk semua. 

"Bersama-sama, kita dapat mendukung agenda peningkatan ketersediaan dan keterjangkauan pangan untuk memitigasi krisis dalam jangka pendek, serta menciptakan keberlanjutan dan produktivitas sistem pangan dalam jangka menengah-panjang. Dengan memanfaatkan kekuatan kerja sama lintas sektoral keuangan dan pertanian, kami optimis dapat membuat kemajuan dalam menciptakan dunia di mana ketahanan pangan bukan hanya tujuan tetapi kenyataan," katanya.

Seperti diketahui, isu ketahanan pangan dan dampaknya telah menjadi ancaman dan tengah diperbincangkan dalam berbagai organisasi internasional.

Menurut laporan Food and Agriculture Organization yang diterbitkan pada tahun 2022 berjudul The Asia Pacific Regional Overview of Food Security and Nutrition, jumlah orang yang menghadapi kelaparan di kawasan Asia Pasifik meningkat dari 370 juta menjadi 396 juta pada tahun 2021. 

Di kawasan ini, sekitar 1,1 miliar orang tidak memiliki akses pangan yang memadai pada tahun yang sama. Wilayah Asia Pasifik juga merupakan rumah bagi 52% penduduk dunia yang kekurangan gizi. 

Kemenkeu menyatakan, di bawah Keketuaan tahun 2023, Indonesia menginisiasi kerja sama antara sektor keuangan dan sektor pertanian sebagai bagian dari solusi dan upaya realisasi komitmen dunia untuk mewujudkan dunia yang bebas dari kelaparan pada tahun 2030 (Sustainable Development Goals 2).

Diskusi ASEAN Finance and Agriculture Join Forum on Food Security dibagi menjadi dua bagian. Bagian pertama "Understanding ASEAN Cooperation and the ASEAN Member States Policies on Food Security" membahas secara mendalam proses kerja sama dan progres pembahasan isu ketahanan pangan serta pengembangannya di bawah sektor pertanian di kawasan. 

Baca Juga: Incar Gandum dan Pupuk, ASEAN Rangkul Rusia Perkuat Ketahanan Pangan

Sesi ini juga diikuti oleh perwakilan Bank Pembangunan Asia (ADB) untuk menyampaikan pandangan mereka tentang beragam opsi kebijakan fiskal terkait ketahanan pangan.

Sesi kedua menyoroti potensi kontribusi sektor keuangan pada isu ketahanan pangan di ASEAN. Diikuti oleh Organization for Economic Co-operation and Development (OECD), Bank Dunia, dan Food and Agriculture Organization, sesi kedua membahas proposal yang diajukan oleh Indonesia tentang kontribusi sektor keuangan terhadap agenda ketahanan pangan di ASEAN, termasuk pengaturan kelembagaan, kerja sama dengan mitra pembangunan, dan rencana kerja.

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Penulis: Ayu Almas
Editor: Ayu Almas

Advertisement

Bagikan Artikel: