Anwar Abbas Curiga Panji Gumilang Dilindungi Israel dan Yahudi

Wakil Ketua Umum MUI Anwar Abbas mengaku heran dengan sosok Panji Gumilang, pemimpin Pondok Pesantren Al-Zaytun yang dinilainya tetap melenggang bebas dari hukum.

Padahal, Panji sudah punya rekam jejak pelanggaran hukum yang banyak.

"Saya tidak habis pikir siapa sebenarnya Panji Gumilang ini. Kesalahannya sudah menumpuk. Laporan dan pengaduan serta kesaksian tentang siapa dia dan bagaimana buruknya perbuatan yang telah dia lakukan sudah sangat banyak diungkap dan diceritakan oleh orang-orang yang dahulu sangat dekat dengan dirinya. Bahkan tidak hanya itu mereka malah juga siap untuk dipanggil dan menyampaikan kesaksiannya di pengadilan tapi yang menjadi pertanyaan mengapa yang bersangkutan masih saja bebas pergi ke mana saja dan terus saja berbicara serta berbuat melanggar soal kitab suci dan konstitusi," kata Anwar Abbas dalam keterangannya kepada Warta Ekonomi, Jumat (21/07/2023).

Pengurus Muhammadiyah ini mempertanyakan apakah pemerintah memang betul-betul takut kepada Panji Gumilang hingga proses hukum terhadapnya tidak juga diterapkan.

"Dia tampak dengan sombong dan pongahnya memperlihatkan dia banyak pendukungnya yang dia perlihatkan dalam kesempatan 1 Muharram kemarin. Apakah dia lupa penduduk di negeri ini lebih dari 272 juta jiwa. Oleh karena itu adalah wajar timbul pertanyaan apakah pemerintah takut untuk menyentuh yang bersangkutan?," tanyanya.

Anwar Abbas menilai wajar saja jika kecongkakan yang dipamer-pamerkan Panji mengesankan bahwa ia memang punya backing-an orang kuat yang melindunginya.

"Dari data dan fakta ini muncul dugaan dan kecurigaan bahwa yang bersangkutan bisa dan patut diduga punya bekingan orang kuat tidak hanya dari dalam negeri tapi juga dari luar negeri terutama dari negara-negara yang mendukung Yahudi dan Israel," pungkasnya.

Untuk itu, lanjut Anwar, dalam hukum seharusnya pemerintah melihat bahwa semua warga negara Indonesia di mata hukum itu sama derajatnya.

"Hukum itu tidak pernah mengenal istilah takut dengan siapa pun bagi tegaknya apa yang disebut dengan keadilan. Untuk itu mari kita beri waktu dan kesempatan kepada pemerintah dan para penegak hukum untuk bekerja," terangnya.

Ia berharap jangan sampai hanya untuk melindungi satu orang, tatanan hukum dan sosial di negeri ini jadi berantakan.

"Dan jika para penegak hukum disinyalir tidak lagi mampu menegakkan hukum yang menjadi tugasnya maka patut diduga pemerintah dan para penegak hukum sudah kehilangan kemandiriannya. Bila itu yang terjadi maka nampaknya rakyat lah yang akan berbicara dengan menggunakan bahasa dan caranya sendiri. Oleh karena itu kita perlu mengingatkan pemerintah dan para penegak hukum agar  jangan hanya karena ingin membela satu orang seorang lalu negeri ini pecah dan berantukan satu sama lain karena mereka melihat pemerintah dan para penegak hukum tampak tidak lagi dapat dipercaya," tutupnya.